Mediaumat.id – Bangkrutnya Sri Lanka akibat utang riba, dinilai Peneliti Forum Kajian dan Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak sebagai pelajaran berharga bagi Indonesia.

“Krisis Sri Lanka menjadi pelajaran bahayanya bergantung pada utang riba, utang luar negeri dari negara-negara kapitalis dan lembaga-lembaga multinasional seperti IMF dan Bank Dunia,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Senin (11/7/2022).

Ia mengungkap, empat faktor penyebab krisis Sri Lanka. Pertama, inflasi yang meningkat tajam akibat harga bahan bakar dan pangan. “Kondisi ini terjadi akibat negara itu bergantung pada impor pada kedua komoditas tersebut,” ungkapnya.

Kedua, pesatnya pertumbuhan utang luar negeri Sri Lanka dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh utang pemerintah kepada Cina meningkat drastis, terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Ketiga, tingginya biaya impor, naiknya pembayaran utang dan rendahnya penerimaan devisa. “Ini menyebabkan negara itu kekurangan cadangan devisa sehingga tidak mampu membayar bunga utangnya yang jatuh tempo sebesar $78 juta,” bebernya.

Keempat, langkah Pemerintah Sri Lanka meminta pinjaman kepada IMF menyebabkan krisis semakin parah, karena IMF justru meminta berbagai persyaratan yang memberatkan negara dan rakyat negara itu, seperti menaikkan suku bunga dan pajak sebagai syarat pinjaman.

Menurutnya, kondisi di Sri Lanka sebenarnya pernah terjadi di Indonesia ketika terjadi inflasi tinggi di saat utang sangat besar, dan pemerintah akhirnya meminta bantuan utang dari IMF yang disertai berbagai persyaratan yang menyebabkan ekonomi Indonesia semakin lama pulih dari krisis.

“Tingginya utang pemerintah Indonesia saat ini sangat beresiko berubah menjadi krisis, jika ada faktor pemicu, seperti lonjakan nilai tukar dan inflasi,” terangnya.

Karena itu, kata Ishak, Pemerintah Indonesia semestinya menghentikan kebijakan untuk bergantung kepada utang ribawi kepada negara-negara atau lembaga internasional yang juga menyertai berbagai persyaratan yang merugikan negara ini. “Selanjutnya, pemerintah mengadopsi sistem Islam secara komprehensif, termasuk mengelola ekonomi negara ini berdasarkan sistem tersebut,” ujarnya.

Ishak mengatakan, sistem Islam yang diterapkan dalam sebuah negara, merupakan satu-satunya solusi yang benar dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi global dan nasional. Dengan sistem tersebut mata uang akan stabil karena mengandalkan emas dan perak. Standar mata uang emas dan perak merupakan standar yang stabil dari sisi nilai dan pertukaran antar mata uang.

“Sistem Islam juga mengharamkan pinjaman luar negeri yang berbasis riba dan pinjaman yang berisi syarat-syarat yang merugikan suatu negara. Yang lebih mendasar daripada semua itu adalah sistem Islam adalah sistem yang berasal dari Allah SWT, yang wajib diterapkan oleh umat manusia di muka bumi ini,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it