Mediaumat.info – Advokat Aziz Yanuar menyatakan pemenang pilpres 2024 membuka wacana untuk merangkul semua partai dan bagi-bagi jabatan agar kepentingan politiknya tidak terganggu ketika menjabat nanti.

“Di balik itu (bagi-bagi jabatan) kan supaya tidak diganggu kan begitu, ujung-ujungnya begitu, kenapa mereka bagi-bagi supaya enggak ganggu saja kan begitu sebenarnya, itu kan maksudnya tidak lain dan tidak bukan,” ujarnya dalam Catatan Peradaban: Otak-Atik Kabinet Gemoy, Kepentingan Rakyat Atau Partai? di kanal YouTube Peradaban Islam ID, Kamis (9/5/2024).

Jadi, lanjutnya, ketika ada yang bilang ini demi pembangunan dan persatuan ataupun demokrasi atau demi rakyat, itu hanyalah kamuflase, bohongan, dan retorika saja.

“Sebenarnya enggak ada itu, mereka (pejabat) itu menggunakan itu sebenarnya cuma retorika yang di ulang-ulang,” bebernya.

Jadi, kata Aziz, hanyalah retorika yang ujungnya adalah untuk kepentingan mereka yang berkuasa. “Kenapa, mereka tidak mau diganggu ketika menjalankan haknya tadi, bukan kewajiban lho ya, karena kewajiban mereka kan bukan seperti itu,” tegasnya.

Ketika tidak mau diganggu, ujarnya, maka mereka merangkul semuanya, supaya tidak ada yang mengoreksi.

“Kalau ada yang mengoreksi kita kan jadi pusing, tidak bisa maksimal ngembangin duit yang udah keluar banyak kemarin (pemilu), yang memang sudah berkomitmen dengan para cukong-cukong, kan begitu sederhananya,” cetusnya.

Tidak Mau

Aziz juga membeberkan, bagi yang tidak mau bergabung dengan koalisi yang menang pilpres adalah dengan diintimidasi.

“Kalau enggak ada yang mau gimana? Kalau enggak ada yang mau, ya pakai intimidasi. Ya udah, kalau enggak mau, berarti nanti kita menjalankan instrumen-instrumen yang mereka punya mulai dari aparat, aparatur sipil negara (ASN), hukum untuk dijalankan untuk apa, ya untuk gebuk yang tadi rese tadi,” ungkapnya.

Padahal ungkapnya, yang dimaksud rese adalah pejabat yang berupaya menjalankan amanatnya dengan baik dengan mementingkan rakyat.

“Misalnya anggaran dipakai 100 miliar, untuk apa? Kan mesti dicek kalau enggak efisien ngapain gitu lho,” cetusnya.

Tidak Profesional

Aziz melihat, pangkalnya adalah ketidakprofesionalan para pejabat ketika menjalankan fungsi pemerintahan.

“Ini menurut saya, negara ini terkenal yaitu pertama inefisiensinya luar biasa dan birokrasi kompleks, semuanya serba birokrasi tapi birokrasinya bukan untuk membangun,” keluhnya.

Menurut Aziz, bukti dari birokrasi di negeri ini yang tidak membangun adalah, birokrasinya bukan untuk mempermudah rakyat melainkan menyusahkan rakyat.

“Kalau mereka memang serius ngurusi rakyat gitu kan, jangan lahan itu dikontrol supaya jadi industri semua, kita kan negeri agraris,” bebernya.

Jadi, lanjutnya, karena negara sudah didasari pada asas kepentingan, maka sudah pasti rakyat menjadi korban. “Itu sudah jelas, setiap 5 tahun aja rakyat dibutuhkan, habis itu dilupakan,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat