Mediaumat.id – Direktur Mutiara Umat Institute (MUM) Ika Mawarningtyas menilai badai pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan keniscayaan dalam ekonomi kapitalisme. “Badai PHK itu adalah sebuah keniscayaan dalam ekonomi kapitalisme, karena ketika perusahaan terancam kerugian, dia akan melakukan PHK massal,” katanya dalam Aspirasi Buruh Aliansi Buruh Indonesia (ABI): Gempa, Gempa, Badai PHK! Ahad (4/12/22) di YouTube Aliansi Buruh Indonesia.

“Mengapa perusahaan mengalami kerugian? Karena mereka melakukan bisnis dan muamalahnya di sektor nonriil dan berkutat pada utang riba. Wajar jika mereka berpotensi bangkrut,” imbuhnya.

Menurut dia, untuk mengatasi ancaman PHK massal, tidak bisa pekerja/buruh dibiarkan berjuang sendiri. Harus ada upaya dari pemerintah untuk menyejahterakan mereka.

“Maka yang harus dilakukan negara saat ini ketika terdampak hal itu selain negara harus menyelamatkan para buruh juga harus mengevaluasi sistem ekonomi yang sedang diterapkan saat ini. Karena saat ini sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem kapitalis yang menjadi sumber bencana,” ungkapnya.

Menurut Ika, badai PHK adalah efek domino dari diterapkannya sistem batil yang mengembangkan bisnis berbasis sektor nonriil, riba, dan pasar saham sehingga meniscayakan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan.

“Berkembangnya sektor nonriil, riba, dan pasar saham itu karena sistem ekonominya dikelola oleh sistem kapitalisme,” tegasnya.

Para buruh pun, lanjut Ika, ketika menghadapi ancaman PHK tidak bisa memperjuangkan nasibnya sendiri lantaran perusahaan hanya berpikir egois dengan menyelamatkan perusahaannya. Oleh sebab itu, lanjutnya, perlu ada peran negara untuk melindungi hak para buruh agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan.

“Nah, ketika negara ini sudah memahami sistem ekonominya keliru, maka ketika terjadi PHK massal, negara bisa melindungi para buruh dengan membuka lapangan kerja baru sehingga bisa melanjutkan mengelola sumber daya alam yang ada,” jelasnya.

Menurutnya, negara harus melakukan pemberdayaan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah. “Oleh karena itu, sebenarnya jika mau muhasabah dan berbenah, pemerintah Indonesia harus mau kembali pada sistem Islam secara keseluruhan. Karena sistem Islam tidak ada riba dan tidak boleh terjun ke sektor nonriil,” tutupnya.[] Emmy