Pemerintah sayap kanan Austria telah mengumumkan serangkaian tindakan anti-terorisme setelah terjadinya serangan mematikan di ibu kota, Wina, minggu lalu.

Menurut Al Jazeera, proposal tersebut mencakup kemampuan untuk memenjarakan seumur hidup orang-orang yang dihukum karena pelanggaran “teror”, pengawasan elektronik terhadap orang-orang yang dihukum karena pelanggaran terkait teror setelah dibebaskan dan mengkriminalisasi tindakan yang bermotif agama dan ekstrim secara politik.

Kanselir Sebastian Kurz mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintah juga berencana untuk menyederhanakan proses penutupan perkumpulan Islam atau masjid yang dianggap berperan dalam “radikalisasi” dan memungkinkan masyarakat untuk melaporkan potensi aktivitas kekerasan lewat platform online. Suatu daftar imam di pusat juga akan dibuat.

“Dalam perang melawan Islam politik – dasar ideologis di baliknya – kami akan menindak secara pidana apa yang disebut ‘Islam politik’ agar dapat bergerak melawan mereka yang bukan teroris namun sedang mempersiapkan landasan untuk itu,” katanya kepada wartawan setelah rapat kabinet.

Langkah-langkah yang sedang direncanakan itu akan dibawa ke parlemen pada bulan Desember untuk dilakukan pemungutan suara, termasuk menyerukan penahanan preventif terhadap orang-orang yang dihukum karena melakukan pelanggaran teror. Kurz mengatakan bahkan jika orang-orang itu telah menjalani hukuman karena kejahatan semacam itu, namun belum terlihat sepenuhnya indikasi adanya deradikalisasi, maka “kami akan memungkinkan untuk mengunci orang-orang itu untuk melindungi publik.”

Dalam beberapa kasus, orang yang baru saja dibebaskan akan diawasi dengan gelang kaki atau gelang tangan elektronik, tambah Kurz.

Pada tanggal 2 November, seorang penyerang menewaskan empat orang di pusat kota Wina sebelum akhirnya ditembak mati oleh polisi. Dua puluh orang lainnya, termasuk seorang petugas polisi, terluka.

Pihak berwenang di Austria telah mengidentifikasi tersangka sebagai Kujtim Fejzulai yang berusia 20 tahun, berkewarganegaraan ganda Austria dan Makedonia Utara yang sebelumnya diyakini mencoba bergabung dengan ISIS di Suriah dan telah dibebaskan lebih awal pada bulan Desember.

Penyelidikan telah dilakukan untuk mengetahui mengapa Austria tidak mengawasi Fejzulai, meskipun diberi tahu oleh pihak berwenang Slovakia bahwa dia telah mencoba membeli amunisi di sebuah toko di Bratislava pada bulan Juli.

Pada hari Senin, hampir 1.000 polisi dan petugas dinas intelijen Austria menggerebek rumah-rumah, tempat-tempat bisnis dan perkumpulan-perkumpulan yang diduga terkait dengan Ikhwanul Muslimin dan Hamas, dan menyita jutaan euro dalam bentuk tunai di empat provinsi.[]

Sumber: https://5pillarsuk.com/2020/11/12/austria-to-ban-political-islam/