Mediaumat.id – Dari halaman Gedung DPRD Sulawesi Selatan Sekjen Aliansi Umat Islam (AUI) Sulawesi Selatan Ustaz Nazarudin membacakan pernyataan sikap dan petisi yang ditujukan ke Presiden Jokowi.

“Berikut kami sampaikan pernyataan sikap Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan tentang tolak rencana kenaikan BBM, pertalite, solar, gas elpiji dan tarif dasar listrik,” tuturnya dalam video yang diterima Mediaumat.id, Kamis (27/4/2022).

Dikatakan pemerintah telah menaikkan harga BBM jenis pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 sampai Rp13.000. Namun melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pemerintah juga umumkan rencana kenaikan harga pertalite dan gas elpiji menyusul rencana kenaikan harga BBM jenis solar.

“Di kesempatan yang berbeda menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saudara Arifin Tasrif juga menyampaikan rencana kenaikan harga solar, pertalite, gas elpiji dan listrik. Alasannya karena lonjakan harga minyak dan elpiji internasional serta untuk mengurangi beban subsidi listrik,” tuturnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, para ustaz dan tokoh umat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Sulawesi Selatan, datang untuk menyampaikan kepada anggota DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan. “Tapi karena mereka tugas di luar maka kami bacakan di halaman kantor DPRD Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Kemudian ia pun membacakan lima poin sikap AUI Sulsel. Pertama, tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai mitra dagang. “Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan pelayanan dan meringankan beban rakyat, bukan hubungan dagang dengan pertimbangan untung dan rugi. Hal itu sejalan dengan sabda Nabi SAW: Imam atau khalifah adalah pelayan rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya,” terangnya.

Kedua, sebagai pengurus dan pelayan rakyat sejatinya negara harus memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi junnah atau perisai terhadap rakyat. “Di tengah penjajahan ideologi kapitalisme liberal negara harus menjadi pelindung dan penolong bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan yang mampu memproteksi untuk menyelamatkan nasib rakyatnya,” ungkapnya.

“Negara sebagai organ kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan nasib rakyat pada mekanisme ekonomi pasar yang tunduk pada kepentingan kapitalis ologarki. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, ‘Sesungguhnya imam itu adalah perisai, orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan melindungi dari musuh dengan kekuasaannya’,” ujarnya mengutip hadits riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud.

Ketiga, rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar, harga gas elpiji 3 kg dan menaikkan tarif dasar listrik adalah bentuk kebijakan yang sangat liberal, hanya tunduk pada kepentingan oligarki dan keinginan kapitalisme global serta mengabaikan hak dan kepentingan rakyat.

“Kebijakan seperti ini jelas merupakan sebuah kezaliman terlebih di tengah beban kehidupan rakyat yang sedang susah akibat dampak dari pandemi yang belum pulih,” jelasnya.

Keempat, seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara seharusnya dapat dengan mudah diselesaikan jika negara menjadikan Islam sebagai solusi, Al-Quran sebagai solusi. “Sehingga kekayaan alam di Indonesia yang melimpah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat dan tidak untuk menguntungkan segelintir kelompok oligarki,” tuturnya.

Kelima, model pengelolaan ekonomi terutama penguasaan negara atas seluruh harta yang menjadi kepemilikan umum (milkiyah ammah) harus segera dilakukan sebagai sarana untuk menyelamatkan masa depan rakyat Indonesia sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat.

“Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, “Kaum Muslim (atau dalam hadits yang lain: manusia) berserikat pada tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun