Mediaumat.id – Diwajibkannya masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membeli tiket MotoGP Mandalika oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB dinilai Pengamat Kebijakan Publik Dr. Erwin Permana sebagai kebijakan yang mengeksploitasi masyarakat.

“Masyarakat bukan pihak yang dilayani tapi pihak yang dieksploitasi,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Kamis (3/3/2022).

Menurutnya, kebijakan ini justru untuk melayani pemodal besar. “Inilah konsekuensi dari paradigma pembangunan yang berasas kapitalis. Tidak ada yang bisa kita ucapkan, selain bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memang bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk ASN,” ujarnya.

Erwin menilai, diwajibkannya ASN di NTB menonton MotoGP merupakan lelucon yang tak lucu. “Tontonan MotoGP akan dicari oleh mereka yang membutuhkan hiburan. Serahkan saja ke mekanisme permintaan–penawaran,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak perlu ada unsur paksaan kepada ASN dengan mewajibkan mereka untuk ikut. “Kenapa Sekda harus turun tangan untuk acara seperti itu. Apakah Pemprov NTB sudah kehabisan kerjaan mengurus ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB?” tanyanya.

Erwin mengingatkan, berdasarkan data BPS, NTB itu masuk 10 besar provinsi termiskin. “Rakyat miskin itu butuh makan, enggak butuh tontonan MotoGP. Tidak usah genit memikirkan acara tontonan di tengah masyarakat masih banyak yang kelaparan. Biarkan saja penyelenggara yang memikirkan,” katanya.

Menurutnya, kalau enggak ada penonton yang rugi penyelenggara bukan masyarakat, juga bukan ASN. “Apakah kalau mereka dapat untung besar masyarakat juga kebagian untung untuk meningkatkan kesejahteraannya? Kan tidak. Kenapa harus mewajibkan ASN? Tidak ada urusannya dengan kinerja ASN,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it