Asia Times Laporkan Kemenkes Jadi Klaster Terbesar Covid-19, Begini Tanggapan Ahli Biologi Molekuler
Mediaumat.news – Laporan Asia Times kemarin yang menyebut “Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai klaster terbesar bagi penyebaran Covid-19 di Ibu Kota dan tampaknya menunjukkan pemerintah tidak mempraktikkan protokol kesehatan sebagaimana yang diberitakan, terbukti 12 dari 20 daftar klaster teratas penyumbang Covid-19 di Jakarta adalah kementerian dan lembaga negara” mendapatkan respons dari Ahli Biologi Molekuler Ahmad Rusydan Handoyo Utomo, Ph.D.
“Ya tidak heran karena komunikasi sains sejak awal pandemi memang bermasalah. Karyawan kementerian kan bagian dari masyarakat juga yang mungkin memang tidak paham bagaimana pandemi terjadi,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Selasa (22/9/2020).
Ia mengaku tidak mengetahui pemerintah disiplin atau tidak dalam mempraktikkan protokol kesehatan di lingkungannya sendiri. Tapi yang jelas pemerintah saat ini sangat sering melakukan operasi terkait protokol kesehatan kepada masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.
Salah Prioritas
Namun yang jadi pertanyaan besar menurutnya terkait pendekatan kesehatan masyarakat (kesmas). “Mengapa pendekatan kesmas 3T yaitu test, trace, treat (uji, kontak telusur, obati) tidak diprioritaskan?” tanyanya.
Menurut peraih Postdoctoral Fellowship 2003-2007, Harvard Medical School, Boston, AS, ini untuk pemutusan rantai transmisi atau penularan harus dengan PCR yang sudah terbukti untuk memutus penularan selama diikuti dengan kontak telusur dan mengisolasi semua kasus positif secara terpusat. “Kalau hanya test saja dinaikkan tanpa kontak telusur ya akibatnya kasus positif masih bisa menularkan,” bebernya.
Satu lagi yang menjadi misteri besar juga menurutnya, kenapa justru yang sering digaungkan pemerintah malah kesiapan vaksin yang juga belum selesai uji klinisnya, padahal 3T (dan lockdown) itu sudah terbukti.
Ketika Mediaumat.news tanyakan secara langsung apakah hal itu mungkin ada kaitannya dengan permainan korporasi kapitalis, ia pun menjawab. “Bisa saja ada permainan korporasi tapi perlu investigasi jurnalistik mendalam,” pungkasnya.[] Agung Sumartono
