Arab Saudi: Seorang Pria Dihukum Mati karena Tweetnya
Pengadilan Saudi menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pria hanya karena aktivitas Twitter-nya dan aktivitasnya di YouTube, kata Human Rights Watch hari ini. Pihak berwenang Saudi harus membatalkan putusan itu, yang merupakan eskalasi tindakan keras pemerintah Saudi terhadap kebebasan berekspresi dan perbedaan pendapat politik yang diutarakan secara damai di negara itu.
Pada tanggal 10 Juli 2023, Pengadilan Kriminal Khusus, pengadilan kontraterorisme Arab Saudi, menghukum Muhammad al-Ghamdi, 54 tahun, seorang pensiunan guru Saudi, atas beberapa pelanggaran pidana yang semata-mata terkait dengan ekspresi damainya yang dilakukan secara online. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepadanya, karena men-tweet, me-retweet, dan aktivitas YouTube sebagai bukti-bukti terhadapnya.
“Represi di Arab Saudi telah mencapai tahap baru yang menakutkan ketika pengadilan dapat menjatuhkan hukuman mati tidak lebih karena tweet yang diungkapkan secara damai,” kata Joey Shea, peneliti Arab Saudi di Human Rights Watch. “Pihak berwenang Saudi telah meningkatkan kampanye mereka melawan semua perbedaan pendapat ke tingkat yang membingungkan dan harus parodi keadilan ini harus ditolak.”
Pasukan keamanan Saudi menangkap al-Ghamdi di depan istri dan anak-anaknya pada tanggal 11 Juni 2022, di luar rumahnya di lingkungan al-Nawwariyyah di Mekah, menurut orang-orang yang mengetahui kasus tersebut mengatakan kepada Human Rights Watch. Mereka membawanya ke Penjara al-Dhahban, di utara Jeddah, di mana dia ditahan di sel isolasi selama empat bulan. Keluarganya tidak dapat menghubunginya selama masa itu dan dia tidak punya akses untuk mendapatkan pengacara. Pihak berwenang kemudian memindahkan al-Ghamdi ke Penjara al-Ha’ir di Riyadh.
Interogator Saudi menginterogasinya tentang tweet dan opini politik dan menanyakan pendapatnya tentang individu yang dipenjara karena menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi. Al-Ghamdi tidak punya pengacara selama hampir satu tahun dan begitu dia akhirnya mendapatkan perwakilan hukum, dia hanya dapat berbicara dengan pengacaranya segera sebelum sesi pengadilan.
Saudara laki-laki Al-Ghamdi, Saeed bin Nasser al-Ghamdi, adalah seorang cendekiawan Islam Saudi yang terkenal dan pengkritik pemerintah yang tinggal di pengasingan di Inggris. Dalam sebuah tweet pada tanggal 24 Agustus, Saeed menulis bahwa “keputusan palsu bertujuan untuk membuat saya marah secara pribadi setelah upaya yang gagal oleh pihak penyelidik untuk mengembalikan saya ke negara itu.” Pihak berwenang Saudi dalam beberapa tahun terakhir semakin melakukan pembalasan terhadap anggota keluarga para pengkritik dan pembangkang di luar negeri dalam upaya memaksa mereka untuk kembali ke negara itu, kata Human Rights Watch.
Dokumen-dokumen pengadilan yang ditinjau oleh Human Rights Watch menunjukkan bahwa Pengadilan Kriminal Khusus menjatuhkan hukuman mati kepada al-Ghamdi pada tanggal 10 Juli berdasarkan pasal 30 UU Kontraterorisme Arab Saudi karena “menggambarkan Raja atau Putra Mahkota dengan cara yang merusak agama atau keadilan,” pasal 34 karena “mendukung ideologi teroris,” pasal 43 karena “berkomunikasi dengan entitas teroris, ” dan Pasal 44 karena menerbitkan berita palsu “dengan maksud melakukan kejahatan teroris.” Putusan pengadilan Al-Ghamdi menyatakan bahwa ia menggunakan akunnya di platform X, atau yang sebelumnya bernama Twitter, dan YouTube untuk melakukan “kejahatannya.”
Jaksa penuntut umum meminta hukuman maksimum atas semua tuduhan terhadap al-Ghamdi. Dokumen-dokumen itu mengatakan bahwa pengadilan mengeluarkan hukuman dengan alasan bahwa kejahatan itu “menargetkan status Raja dan Putra Mahkota,” dan bahwa “besarnya tindakannya diperkuat oleh fakta bahwa hal itu terjadi melalui platform media global, yang mengharuskan dijatuhinya hukuman yang berat.”
Dokumen-dokumen itu mengutip dua akun platform X milik al-Ghamdi. Human Rights Watch menemukan bahwa akun pertama memiliki dua follower dan yang kedua memiliki delapan follower. Kedua akun, yang memiliki kurang dari 1.000 tweet gabungan, sebagian besar berisi retweet dari para kritikus terkenal terhadap pemerintah Saudi.
Dokumen dakwaan mengutip sebagai bukti-bukti beberapa tweet yang mengkritik keluarga kerajaan Saudi, dan setidaknya satu tweet menyerukan pembebasan Salman al-Awda, seorang ulama terkemuka yang menghadapi kemungkinan hukuman mati atas berbagai tuduhan yang tidak jelas terkait dengan pernyataan politik, asosiasi, dan posisinya, dan ulama Islam terkemuka lainnya yang dipenjara.
Al-Ghamdi tidak menganggap dirinya seorang aktivis politik atau aktivis HAM, kata mereka yang mengetahui kasus ini. Dia menyatakan sebagai warga negara yang hanya menyatakan beberapa keprihatinan tentang pemerintah Saudi melalui platform X, kata mereka.
Al-Ghamdi menderita sejumlah masalah kesehatan mental yang serius, kata sumber itu, dan pihak berwenang Saudi telah menolak untuk memberinya beberapa obat resep, yang diperlukan untuk mengobati dan merawat kondisinya. Kesehatan mental dan fisik Al-Ghamdi telah sangat memburuk sejak penangkapannya, kata mereka.
Hukuman mati Al-Ghamdi adalah yang terbaru dan paling parah dalam serangkaian kasus saat pihak berwenang Saudi telah menargetkan para pengguna media sosial yang berekspresi damai secara online. Selama setahun terakhir, pengadilan Saudi telah menghukum dan menjatuhkan hukuman selama puluhan tahun terhadap para pengguna media sosial yang mengkritik pemerintah.
Pada bulan Agustus 2022, pengadilan banding Saudi secara dramatis meningkatkan hukuman penjara seorang mahasiswa doktoral Saudi, Salma al Shehab dari 6 tahun menjadi 34 tahun, hanya berdasarkan aktivitasnya di platform X. Hukuman itu kemudian dikurangi saat banding menjadi 27 tahun. Pada hari yang sama, pengadilan menghukum wanita lain, Nourah bin Saeed al-Qahtani, 45 tahun penjara karena “menggunakan internet untuk merobek-robek tatanan sosial [negara].”
Pihak berwenang Saudi mengeksekusi 81 orang pada tanggal 12 Maret 2022, suatu eksekusi massal terbesar di negara itu dalam beberapa tahun, meskipun kepemimpinan berjanji untuk membatasi penggunaan hukuman mati. Para aktivis Saudi mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa 41 orang laki-laki itu berasal dari minoritas Muslim Syiah di negara itu, yang telah lama menderita diskriminasi sistemik oleh pemerintah. Human Rights Watch telah mendokumentasikan pelanggaran yang merajalela dan sistematis dalam sistem peradilan pidana Arab Saudi yang membuat hampir tidak mungkin bagi terdakwa, termasuk al-Ghamdi, untuk menerima pengadilan yang adil.
Human Rights Watch telah berulang kali mengkritik pelanggaran yang merajalela dalam sistem peradilan pidana Arab Saudi, termasuk penahanan jangka panjang tanpa adanya tuduhan atau pengadilan, penolakan terhadap bantuan hukum, dan ketergantungan pengadilan pada pengakuan yang tercemar oleh penyiksaan sebagai satu-satunya dasar hukuman. Pelanggaran hak-hak terdakwa dilakukan sangat mendasar dan sistemik sehingga sulit untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana Arab Saudi dengan sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dan standar hak asasi manusia internasional.
Standar hak asasi manusia internasional, termasuk Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, yang diratifikasi oleh Arab Saudi, mewajibkan negara-negara yang menggunakan hukuman mati untuk menggunakannya hanya untuk “kejahatan paling serius,” dan dalam keadaan luar biasa. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis pernyataan pada bulan November 2022 tentang tingkat eksekusi yang mengkhawatirkan di Arab Saudi setelah mengakhiri moratorium tidak resmi selama 21 bulan tentang penggunaan hukuman mati atas pelanggaran hukum terkait narkoba.
Human Rights Watch menentang hukuman mati di semua negara dan dalam segala situasi. Hukuman mati adalah khusus dijatuhkan dalam kekejaman dan finalitasnya, dan itu pasti dan secara universal diganggu dengan sikap kesewenang-wenangan, prasangka, dan kesalahan.
“Pihak berwenang Saudi sekarang beralih ke kritik yang disampaikan secara online yang tidak hanya melalui pertunjukan persidangan yang tidak adil, tetapi dengan ancaman hukuman mati,” kata Shea. “Sulit untuk melihat bagaimana janji kepemimpinan Saudi untuk menjadi masyarakat yang lebih menghormati hak asasi manusia menjadi bermakna ketika tweet yang kritis saja dapat menyebabkan hukuman mati.”[]
