Oleh: Ir. Shafiq Khamis – Yaman
Provinsi al-Mahra, yang terletak di ujung timur Yaman, di tepian laut Arab tampak sedang berada di bawah persaingan internasional antara Inggris dan Amerika yang sedang berlangsung di Yaman untuk mengontrolnya. Awal mulanya ketika pada bulan Desember 2017 Arab Saudi melakukan beberapa pekerjaan seperti pemancangan beberapa pilar beton di wilayah perbatasan Thauf Syahr “350 km dari kota al-Ghaida ibukota provinsi al-Mahra”. Suku-suku Mahri mencegah pemancangan itu. Dan mulai dilakukan pekerjaan rehabilitasi konstruksi dan pengaspalan jalan khusus yang menghubungkan Arab Saudi dengan pelabuhan Nasythun Al-Mahri, Dan terjadi penempatan pasukan militer Saudi di bandara Al-Ghaydah di bawah kover pembukaan bandara yang tertutup untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Kemudian hari menjadi jelas tujuan dari semua langkah Saudi yang memprovokasi seluruh rakyat Yaman dengan kunjungan Duta Besar Saudi Muhammad Al-Jabir pada bulan Juni 2018 M ke provinsi al-Mahra yang tidak menyembunyikan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk bekerja menyiapkan kondisi dan melihat dari dekat persiapan yang sedang berlangsung untuk membangun jaringan pipa minyak untuk Arab Saudi dari Kharkhir menurut perbatasan Sykes-Picot antara Yaman dan Arab Saudi ke arah pelabuhan Nasythun di al-Mahra Yaman.
Terlepas dari semua langkah Saudi yang jelas mengenai pembangunan jaringan pipa minyak itu, Presiden Abd Rabbu Manshur Hadi dan pemerintahannya tetap diam, dan tidak ada tindakan atau komentar resmi yang dikeluarkan dari mereka tentang masalah tersebut, dan mereka tampak kewalahan dengan perkara mereka apalagi mereka tinggal di ibukota Saudi, Riyadh, dan ketakutan di Yaman untuk mereka melakukan penandatanganan resmi dengan Arab Saudi mengenai pipa minyak. Presiden juga memiliki Abdu Rabbu Manshur Hadi pada bulan April 2015 M mengisolasi mencopot gubernur Al-Mahra Syaikh Muhammad Kadah, sekutu paling menonjol Kesultanan Oman dan pemegang kewarganegaraannya, dan yang menolak kebijakan Abu Dhabi di provinsi tersebut. Dia digantikan oleh Gubernur Rajih Ba Karit yang diangkut oleh pesawat Saudi pada bulan Januari 2018 dan digantikan oleh gubernur Yassir Muhammad Ali yang diangkat pada Februari 2020. Houthi -yang juru bicara medianya, Muhammad Abdu as-Salam bersembunyi di Muscat- memanfaatkan saluran pipa Kharkhir-Nasythun secara media untuk mengecam pemerintah Aden saja, sementara jelas tidak me yentuh Oman dan tindakannya di Al-Mahra. Sikap itu seperti sikapnya yang mengecam UEA dan diam terhadap Oman dalam masalah normalisasi dengan entitas Yahudi, sementara keduanya sama-sama melakukan normalisasi! Padahal keduanya adalah dua pihak dalam konflik lokal, dan mereka bertanggungjawab atas apa yang terjadi di provinsi Al-Mahra, sebagaimana Hadi.
Perlu dicatat bahwa Perusahaan Minyak Saudi Aramco sebelumnya telah menyiapkan studi lapangan dan survei di daerah-daerah yang akan dilalui saluran pipa, memanfaatkan kehadiran secara kontinyu pasukan Saudi di Al-Mahra, terutama di bandara kota Al-Ghaydhah, ibu kota provinsi, dan di pelabuhan Nasythun.
Ide pembangunan pipa minyak ini dari Kharkhir ke Nasythun dimulai pada tahun 2003 M, ketika para insinyur Inggris mengusulkan rencana untuk memfasilitasi pengangkutan minyak dari wilayah timur Arab Saudi ke pasar global dari Kharkhir ke Provinsi Al-Mahra di Laut Arab tanpa melewati Selat Hormuz di perairan Teluk antara Iran dan Oman. Oleh karena itu, Abdullah bin Abdulaziz pada masanya memberikan arahan kepada kabinetnya mandat tentang perlunya Arab Saudi memiliki pelabuhan laut di Laut Arab.
Arab Saudi tidak menemukan atmosfer kosong untuk memasang pipa minyak ini, dan kehadiran militernya di Al-Mahra. Suku Mahri tidak akan bergerak secepat itu dan dengan potret seperti itu, kalau tidak ada pihak yang berdiri di belakang mereka untuk mencegah Arab Saudi menyelesaikan misi pembangunan pipa minyak. Arab Saudi menemukan Oman, UEA dan Qatar di provinsi Al-Mahra. Oman adalah tetangga langsung dan yang mengendalikan provinsi Al-Mahra yang luasnya 82,405 kilometer persegi dan dengan populasi kecil mencapai 122 ribu orang saja. Dan ada beberapa sumur minyak dengan produksi kecil, dan tambang mineral dan bijih logam yang diinvestasikan oleh perusahaan India. Garis pantai di Laut Arab dan Samudra Hindia mencapai 560 km.
Hal itu membuat Oman berambisi untuk menganeksasinya jika terjadi disintegrasi Yaman. Secara riil, Oman mulai bekerja di Al-Mahra dari tahun 1990 dengan membangun proyek-proyek pelayanan yang tidak dapat disediakan oleh rezim di Sana’a dan rezim sebelumnya di Aden. Kemudian Oman melanjutkan pekerjaannya di Al-Mahra dengan membangun hubungan pribadi dengan penduduk lokal dan pemimpin suku yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat istiadat dan tradisi dengan Oman dan memberi mereka layanan dan fasilitas yang besar, selain dialek yang mereka gunakan bersama. Oman juga memberikan kewarganegaraan Oman kepada para pemimpin suku provinsi Al-Mahra pada tahun 2018 termasuk Syaikh. Issa Bin ‘Afrar, Sultan Suquthra (Socotra) dan Al-Mahra yang menjadi sekutu kuat Oman dan teman dekat Menteri Pembangunan Inggris di Timur Tengah dan Afrika Utara Alan Dunkin.
Oman terhubung dengan provinsi Al-Mahra dengan perbatasan darat sepanjang 288 km, dan dengan dua pintu perbatasan darat, yaitu Syahin dan Sharfit. Dan hubungannya dikuatkan di sana. Oman mengirim uang ke sejumlah tokoh suku dan mantan perwira militer dan polisi di dalam provinsi Al-Mahra -termasuk mantan wakil gubernur Al-Mahra Ali Salem Al-Huraizi- untuk mengatur protes terorganisir menentang kehadiran pasukan Saudi dan untuk menghindari Al-Mahra jatuh di bawah kendali penuh Arab Saudi. Oman melakukan kampanye media yang didukung oleh Doha dan perwakilan lokal mereka untuk memicu protes terhadap pasukan Saudi yang ada di Provinsi Al-Mahra dan menggagalkan pergerakan dan tindakan mereka.
Adapun UEA yang berkembang di Yaman selatan sejak memasuki Aden pada Agustus 2015 dan mengusir Houthi sana, UEA telah mencapai Al-Mahra melalui Bulan Sabit Merah UEA -yang para pekerjanya digambarkan sebagai para perwira intelijen- dan pasukan elit lokal Mahariya seperti para elit dan pasukan sabuk keamanan lainnya. Dan kantor Dewan Transisi di al-Ghaidhah, yang semuanya tunduk pada arahan UEA dan tidak kepada pemerintah Aden. Tetapi dan perselisihan UEA dengan Oman, UEA menarik diri dari konfrontasi terbuka dengannya di Al-Mahra, setelah menetapkan syarat terhadap Arab Saudi untuk mempertahankan peran terbatas untuk pelabuhan Nasythun, yang dapat berkembang bersama dengan pekerjaannya sebagai pelabuhan minyak yang bisa bergerak dan beraktivitas. Dan menjaganya seperti pelabuhan Aden dan Makha dan pelabuhan Somalia utara di Tanduk Afrika, agar tidak mempengaruhi pelabuhan UEA di Jabal Ali.[]
Sumber: Surat Kabar ar-Rayah, 11-11-2020 M