Mediaumat.id – Menyikapi kenaikan harga solar dan pertalite, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai pemerintah lebih sibuk cabut subsidi daripada urus tindak korupsi.

“Mengapa pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi penghapusan atau pengurangan subsidi ketimbang mengurusi bagaimana caranya supaya bisa menutup kebocoran anggaran negara karena praktek korupsi?” tanyanya sebagaimana rilis yang diterima Mediaumat.id, Senin (29/8/2022).

Menurutnya, ada cara lain agar APBN tidak jebol, yang jelas bukan dengan menghapus subsidi. “Cuma yang menjadi pertanyaan kenapa pemerintah lebih sibuk mengurusi masalah mencabut atau mengurangi subsidi BBM agar APBN tidak jebol, bukankah dengan mencabut subsidi tersebut akan memicu terjadinya inflasi dan akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Apakah tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah?” tanyanya retoris.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menutup celah kebocoran anggaran. “Saya rasa masih ada cara dan sisi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa mencabut atau mengurangi subsidi yaitu dengan menutup kebocoran anggaran yang ada,” jelasnya.

Kalau kebocoran APBN ini bisa ditutup, terangnya, maka pemerintah juga akan bisa membuat ruas jalan tol yang lebih panjang dan membuat rumah sakit serta sekolah dasar yang jauh lebih banyak dengan dana yang didapat bukan dari pemotongan atau pengurangan subsidi tapi dari usaha keras pemerintah karena berhasil menutup kebocoran APBN dari tindak tidak terpuji yang dilakukan oleh para koruptor.

Anwar juga mengutip pernyataan begawan ekonomi terkait kebocoran anggaran APBN mencapai 30 persen.

“Sumitro Djojohadikoesoemo, begawan ekonomi yang merupakan ayah dari Prabowo Subianto pernah mengutarakan tingkat kebocoran anggaran itu mencapai sekitar 30 persen dan Prabowo sendiri mensinyalir sekitar 25 persen,” katanya.

Jadi, kalau kebocoran ini bisa ditutup, jelasnya, maka pemerintah akan mendapatkan dana yang sangat besar apalagi seperti diketahui badan anggaran DPR sudah menyetujui usulan pemerintah menyangkut revisi belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.[] Nur Salamah