Mediaumat.id – Langkah Gubernur Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah minimum propinsi (UMP) 2022 yang awalnya 0,8 persen menjadi 5,1 persen yang dinilai sebagian pihak demi maju menjadi calon presiden 2024, menurut Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan sah-sah saja.

“Saya kira sah-sah saja kalau orang mempersepsikan apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan yaitu dengan menaikkan UMP tahun 2022 itu dimaknai atau dipersepsikan sebagai langkah-langkah politik Anies untuk menaikkan apakah popularitasnya, sehingga kemudian itu akan membawa efek bagi naiknya popularitas Anies menjelang pemilu 2024,” ujarnya dalam Kabar Petang: UMP Naik Demi Apa? di kanal YouTube Khilafah News, Selasa (28/12/2021).

Menurutnya, memang di tahun-tahun menjelang tahun politik, meski sebenarnya masih dua tahun lagi, tapi perbincangan atau perdebatan diskursus mengenai hal itu sudah mulai mengemuka. “Jadi, saya kira memang sulit kalau kemudian memisahkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa baik presiden maupun gubernur. Apalagi ini konteksnya menjelang tahun politik,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata Fajar, sah-sah saja kalau orang mengkaitkan hal itu kalau ada nuansa politik di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh Gubernur Anies Baswedan termasuk dalam hal ini adalah menaikkan UMP DKI Jakarta yang sebelumnya sebesar 0,8 menjadi 5,1 persen.

“Tapi yang pasti sebenarnya motif sesungguhnya di balik itu ya tentu, Pak Anies yang mungkin lebih paham apakah itu memang beliau maksudkan ada kaitannya dengan suara-suara di luar sana yang menjatuhkan atau mengelu-elukan Pak Anies untuk maju sebagai kontestan pemilu presiden 2024 mendatang,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it