Mediaumat.id – Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang mengancam akan menerapkan sistem seperti era Presiden Soeharto dalam menghadapi gerakan radikalisme di Indonesia dinilai Sekjen LBH Pelita Umat Panca Putra Kurniawan berlebihan dan tidak bijak.

“Saya kira ini diksi yang berlebihan, tidak bijak. Kita tahu bagaimana suasana di masa orde Baru,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, jika ancaman ini benar dilakukan akan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. “Bahkan sampai saat ini ternyata bekas-bekasnya belum hilang. Artinya cara-cara dan memori itu tetap hidup. Disayangkan sekali,” ujarnya.

Selain itu, Panca juga menanyakan kejelasan terkait siapa radikalisme yang dimaksud. “Apa arti ekstrem kiri dan kanan?” tanyanya.

Sekalipun publik mungkin bisa menebaknya, namun ia berharap antar anak bangsa tidak saling berhadap-hadapan. “Janganlah kita berhadap-hadapan secara fisik dengan anak bangsa sendiri. Sekalipun ranah perlawanan fisik, memang harus dihadapi dengan fisik, sepanjang melanggar hukum. Ini pun harus dipastikan, bahwa hukum dan aparatnya mampu menjaga, melindungi dan menjamin keamanan dan keadilan,” terangnya.

“Tidak pilah pilih, berat sebelah, lambat bertindak, ya rahasia umum sepertinya, padahal anggarannya luar biasa. Kalau rakyat buntu mencari keadilan, apa salah rakyat bertindak sendiri? Harusnya ini jadi koreksi buat aparat hukum,” imbuhnya.

Kalaupun radikalisme yang dimaksud pada perbedaan pendapat, Panca menilai ini keliru dihadapi dengan represif. “Konstitusi UUD 1945 menjamin kebebasan berpikir. Jelas hak-hak rakyat dibungkam namanya. Berikan saja dinamika dan perdebatan di ranah ini. Toh jelas sepanjang untuk memperbaiki kondisi bangsa,” ungkapnya.

Terlebih-lebih, menurutnya, apabila radikalisme ini diarahkan pada umat Islam yang ingin memperbaiki bangsa dengan syariat Islam, ia menilai salah besar. “Indonesia seharusnya sudah kenyang dengan model-model barat dan timur mengelola negara ini. Ambillah pelajaran, tidak selesai masalahnya. Maka wajar Islam menjadi solusi, berikan kesempatan ulama menjelaskan pemikiran dan syariat Islam. Jangan dibungkam. Masa iya kebaikan ditolak,” bebernya.

Sementara ia heran, musuh-musuh negara yang korupsi, khianat jadi boneka asing dan aseng justru aman-aman saja. “Ini aneh bisa terjadi. Yang jelas-jelas merugikan negara harusnya diberantas habis, jangan justru dilindungi. Berbahaya seperti ini. Intinya petugas hukum dan aparat negara harus berbenah dan berubah, bijak dalam berpendapat. Jangan tambah bikin susah rakyat,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it