Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Jadi Skenario Habiskan Ormas Islam?
Mediaumat.id – Kontroversi peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah karena beda penetapan 1 Syawal, dikhawatirkan menjadi skenario menghabiskan semua ormas Islam.
“Sebagian pihak kuatir, bahwa oknum BRIN yang ancam bunuh semua warga Muhammadiyah itu bagian dari skenario menghabiskan semua ormas Islam,” ujar Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana dalam program Aspirasi: Ada Ancaman Bunuh, Bagian Strategi Bubarkan Ormas? di kanal YouTube Justice Monitor, Kamis (27/4/2023).
Menutut Agung, AP Hasanuddin sebagai peneliti BRIN tentu memiliki intelektual di atas rata-rata dari penduduk Indonesia. Dan AP Hasanuddin menyadari ancamannya itu berdampak pada hukum, bahkan menantang untuk dilaporkan pada yang berwajib.
Sehingga Agung menduga, ini ada suatu kesengajaan yang memang diset sedemikian rupa. Sebab bisa jadi ancaman AP Hasanuddin itu imbas surat edaran oknum kepala daerah yang melarang Muhammadiyah shalat Idul Fitri di lapangan karena menyelisihi pemerintah.
“Kalau tidak ada surat edaran ini, polemik beda hari raya tidak akan jadi seruncing ini, hingga muncul ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh oknum BRIN tersebut,” ucap Agung.
Agung mengungkapkan, sejak dulu sebelum rezim Jokowi berkuasa, Muhammadiyah kerap kali berbeda penetapan 1 Syawal dengan pemerintah. Namun tidak pernah ada larangan pada Muhammadiyah untuk menggunakan lapangan atau fasilitas publik lainnya untuk shalat Idul Fitri.
Agung melihat, sejumlah pihak kuatir apabila sesumbar oknum BRIN dan surat edaran oknum kepala daerah tersebut berpotensi bagian dari upaya persekusi yang ke depannya bisa berujung pada kriminalisasi ormas Muhammadiyah. Sehingga patut diduga ada otak intelektual jahat di balik dua kejadian tersebut.
“Bila dianalisis, kasus serupa telah terjadi pada HTI, kemudian FPI dan juga Khilafatul Muslimin. Semua berawal dari persekusi kemudian berujung pada kriminalisasi berupa pencabutan badan hukumnya. Dan itu semua terjadi di rezim yang sama,” pungkasnya.[] Agung Sumartono
