Mediaumat.id – Analis senior dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Hatta. S.E., M.E. menilai target pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan tindakan yang dilakukan pemerintah tidak nyambung.
“Tidak nyambung antara target dengan apa yang dilakukan, karena yang dilakukan hanya sebatas membangun hardware (membangun gedung) sementara software (aturan main)-nya tidak ada perubahan,” tuturnya di Kabar Petang: APBN Jebol? melalui kanal YouTube Khilafah News, Rabu (8/3/2023).
Hatta menegaskan, target pembangunan IKN sebagaimana disampaikan Jokowi adalah memeratakan kesejahteraan Indonesia bagian timur. Tetapi Hatta sangat yakin target ini tidak mungkin tercapai sebab yang dilakukan Jokowi hanya pindah casing (selubung) saja dari Jakarta ke Penajam dengan melakukan pembangunan gedung sementara sistem ekonominya masih kapitalisme.
“Kebijakan fiskalnya, kebijakan moneternya, kebijakan perdagangan luar negerinya masih kapitalisme. Dan kita tahu kapitalisme hingga saat ini tidak pernah berhasil dalam mendistribusikan kekayaan,” ucapnya memberikan alasan.
Ia memperkuat keyakinannya itu dengan memaparkan data sepanjang tahun 2022 uang di perbankan seluruh Indonesia bertambah 656 triliun tetapi hampir 88 persen dikuasai oleh rekening yang nominal saldo antara 1 miliar sampai 5 miliar. Sementara rekening yang saldonya kurang 1 juta termasuk kurang dari 100 ribu itu turun terus. “Jadi sekali lagi boro-boro bicara keadilan harta kekayaan wilayah timur, wilayah barat saja enggak beres kok,” kritiknya.
Hatta mengajak untuk belajar dari kegagalan Kazakstan dalam membangun ekonomi dengan membangun ibu kota demikian megah tapi tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi rakyat.
“Astana (ibu kota negara Kazakstan) disanjung-sanjung karena kemegahan bangunannya. Sumber daya alamnya bagus, penduduknya lebih sedikit dibanding Indonesia tetapi mereka tidak mampu membangun ekonomi yang berkeadilan hingga pada 2021 terjadi kerusuhan,” bebernya.
Apalagi, ucap Hatta melanjutkan, IKN akan dibangun dengan skema utang.
Ia menilai ada kesalahan logika utang produktif. “Utang produktif itu hanya cocok untuk entitas bisnis yang berorientasi profit. Beda dengan pemerintahan yang fungsinya melayani sehingga logika utang produktif tidak nyambung,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun