Mediaumat.id – Analis Senior dari Pusat kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan sependapat dengan kritik Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi yang mengatakan pengumpulan dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan metode urunan atau crowdfunding tidak tepat jika dibebankan ke warga.

“Saya sangat sependapat dengan pendapat beliau ini, kalau memang sejak awal pemerintah itu tidak siap dengan anggaran, maka buat apa kemudian dari awal direncanakan untuk proyek IKN ini?” ujarnya kepada Mediaumat.id, Rabu (30/3/2022).

Menurut Fajar, ini menunjukan sejak awal pemerintah tidak punya cukup anggaran untuk pembiayaan IKN, sebab bila pemerintah mempunyai cukup anggaran untuk itu, maka buat apa membuka partisipasi publik untuk ikut membiayai IKN. Ia menilai, dalam konteks pembangunan ibu kota ini, adalah kepentingan pemerintah pusat atau negara, jadi memang negara yang harus menanggung keseluruhan biaya itu.

Fajar mengatakan, IKN ini adalah proyek yang digagas secara serampangan dan diduga ada kepentingan oligarki di balik pembangunan IKN itu. Sehingga apa pun yang terjadi seolah-olah dipaksakan harus pindah ibu kota.

Fajar berpendapat, kalau memang pemerintah tidak mempunyai uang untuk membangun IKN, kenapa tidak dibatalkan saja, sebab memang tidak ada urgensinya pindah ibu kota. Kalau banjir, macet dan Jakarta rawan tenggelam dianggap masalah sehingga harus pindah ibu kota, maka dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan sains sebenarnya masih ada ruang untuk memperbaiki kualitas Kota Jakarta agar menjadi kota yang berkelanjutan.

Fajar memandang, ini adalah saat yang tepat kalau pemerintah mau membatalkan proyek IKN itu. Sebab lebih baik APBN yang dialokasikan untuk IKN itu dimanfaatkan untuk mendongkrak kembali perekonomian pasca pandemi atau memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

“Saya kira enggak usah malulah rezim itu kalau ingin merevisi kebijakannya. Ini saat yang tepat saya kira, sebelum semuanya menjadi terlambat,” pungkasnya.[] Agung Sumartono