Menteri Luar Negeri AS, Blinken mengatakan pada 10/12/2024, “Washington akan mengakui pemerintahan Suriah di masa depan jika pemerintahan tersebut dapat diandalkan, komprehensif, dan non-sektarian.” Ia mengatakan bahwa proses transisi ini harus mengarah pada pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian yang memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas internasional. “Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2254” (aljazeera.net, 10/12/2024).

Dalam konteks yang sama, seorang pejabat tinggi Amerika yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa Amerika dan Turki berkomunikasi penuh mengenai perkembangan yang terjadi di Suriah baru-baru ini. Fokusnya adalah pada Suriah baru dan menjauh dari rezim Assad. Dia berkata: “Jelas bahwa Hay’ah Tahrir al-Syam (HTS) akan memiliki peran penting dalam proses transisi di Suriah. Hubungan dengan HTS akan dilaksanakan dengan baik dan dengan memprioritaskan kepentingan Amerika. Yang penting adalah bagaimana mengubah perkataan para pejabat tinggi HTS menjadi tindakan” (Anadolu Agency, 9/12/2024).

Amerika ingin memaksakan rezim yang diinginkannya pada rakyat Suriah dan menerapkan Resolusi Dewan Keamanan No. 2254, yang dikeluarkan pada tahun 2015, yang merupakan proyek yang diajukan Amerika kepada Dewan Keamanan. Resolusi tersebut mengatur tentang menjaga identitas sekuler negara, melestarikan institusi, dan mencegah penerapan Islam.

Tampaknya Amerika telah mengambil beberapa janji dari Hay’ah Tahrir al-Syam (HTS) untuk melaksanakan hal ini, seperti yang dinyatakan oleh pejabat Amerika tersebut, dan dengan demikian pengorbanan rakyat Suriah untuk menggulingkan rezim sekuler serta mendirikan pemerintahan Islam menjadi sia-sia (hizb-ut-tahrir.info, 11/12/2024).

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat