Alasan Jokowi Ngotot Bangun IKN demi Pemerataan, Batal secara Argumentasi

Mediaumat.id – Kengototan Presiden Jokowi yang tetap akan membangun proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meski akan lengser tahun depan, dinilai batal secara argumentasi.

“Alasan yang disampaikan bahwa ini demi pemerataan, ini semua sudah batal secara argumentasi,” tutur Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana kepada Mediaumat.id, Sabtu (17/6/2023).

Menurutnya, hal yang terpenting dari konteks pembangunan IKN ini adalah pembiayaan. “Tentu pemindahan ibu kota negara itu sah-sah saja. Cuma persoalannya dalam situasi kondisi ekonomi negara seperti saat ini, tentu ini akan membebani negara dan ujungnya membebani rakyat,” ujarnya.

Agung beralasan, pembangunan IKN ini melibatkan investasi asing. “Ketika investasi asing, kedaulatan negara ini mau dibawa ke mana? Kalau enggak investasi asing, utang. Utang itu berarti beban akan dipegang oleh rakyat lagi lewat pembayaran pajak. Kita tahu utang kita yang tertunda sudah mendekati 8000 triliun. Belum yang B to B.  Belum juga yang lain. Hitungan Misbakhun, tembus di 20.000 triliun. Ini sudah enggak masuk akal,” ungkapnya.

Agung menilai, kalau pembangunan IKN ini dibebankan ke APBN lagi, berarti sudah tergambar berapa beban itu nanti. “APBN kita tahu sumbangsihnya dari utang yang paling banyak nanti. Kalau seperti ini jelas problem secara kedaulatan negara. Ini luar biasa,” katanya.

Menurut Agung, apa yang dilakukan Jokowi ini bukan lagi demi kepentingan bangsa dan negara, namun ada kepentingan-kepentingan yang lain yang patut untuk dicurigai kalau sudah seperti ini.

“Karena, ruang penggadaian negara itu begitu sangat terbuka sekali kalau sudah seperti ini,” tegasnya.

Kemudian masalah tempat, Agung mengatakan, tempat yang akan digunakan untuk IKN ini kondisinya banyak sekali lubang-lubang bekas tambang, kemudian secara geologi banyak kritik.

“Sebenarnya dulu ada daerah yang cukup bagus di daerah Kalimantan Tengah yang lokasinya rata, bagus, strategis, cuma persoalan geologis atau persoalan problem-problem geologi tadi, sudah tertutup semua oleh persoalan pembiayaan yang itu akan beresiko terkait dengan kedaulatan negara,” jelasnya.

Menurutnya, itu yang penting untuk dicatat. “Oleh karena itu, enggak ada pilihan lain kecuali ditolak. Ditolak, karena ini jelas menjerumuskan negara lebih parah lagi,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it