Mediaumat.news – Aktivis Gerakan Islam dan Praktisi Hukum Ahmad Khazinuddin tidak sependapat dengan Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan kepada Presiden Jokowi, pandemi Covid-19 di tanah air masih bisa dikendalikan.
“Kalau definisi dikendalikan itu adalah mampu menekan laju pandemi atau mampu menghentikan infeksi virus covid 19, saya kira redaksi atau definisi dikendalikan itu tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Selasa (6/7/2021).
Ia meihat itu dari jumlah orang terinfeksi virus covid-19 yang terus meningkat drastis dengan sejumlah korban terus berjatuhan. Bahkan, ia mengungkapkan, di RS Sardjito, Sleman, Yogyakarta saja, ada 63 pasien meninggal dunia dan 33 di antaranya oleh Humas RS tersebut, dikabarkan karena faktor kehabisan stok oksigen.
Padahal, lanjut Ahmad, ketika pengiriman hingga 2000 tabung oksigen ke India bulan Mei lalu, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat berkelakar, tidak akan mengganggu stok oksigen nasional. Namun faktanya, stok nasional kedodoran hingga akhirnya pemerintah berencana mengambil kebijakan impor. “Ini menunjukkan, bahwa kondisi pandemi tidak bisa dikendalikan khusus untuk urusan oksigen. Belum lagi yang lainnya,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menilai, kerumunan yang masih terjadi di sejumlah tempat, menyebabkan penerapan PPKM Darurat tidak efektif. Hal itu dikarenakan, perilaku pemerintah sendiri yang tidak memberikan teladan. Misalnya, membiarkan sekitar 20 TKA Cina masuk melalui Makassar di saat PPKM Darurat diberlakukan. Begitu pula proyek nasional di bidang konstruksi yang tetap jalan 100% di saat rumah-rumah ibadah ditutup semua.
Oleh karena itu, pernyataan Luhut yang juga sebagai Menko Marves tentang penanganan pandemi melalui PPKM Darurat bisa dikendalikan tersebut, menurut Ahmad, sangat patut dipertanyakan.
Ia menambahkan, dari segi tupoksi saja, seorang presiden semestinya menyerahkan hal-hal urgen seperti penanganan pandemi covid-19 kepada Kemenkes, bukan malah diserahkan kepada orang lain dalam hal ini Menko Marves.
Sehingga, menurutnya, publik akan sulit menaruh kepercayaan, tidak hanya kepada Luhut tetapi pemerintah secara umum. “Hari ini kita sulit untuk memberikan kepercayaan karena banyaknya statement yang tidak sejalan dengan realitasnya,” tandasnya.
Apalagi diketahui BEM UI telah memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai ‘The King of Lip Service’. Begitu juga dari UGM yang memberikan gelar sebagai juara umum lomba ‘Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan.’
Terakhir, dari semua indikator yang ia beberkan tersebut, menurutnya justru mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi memang tidak memiliki kapasitas memimpin dan mengelola sebuah negara. “Karena itu ya, sebaiknya Presiden Jokowi mengundurkan diri,” pungkasnya.[] Zainul Krian