Akibat Liberalisasi Ekonomi, Rakyat Harus Bayar Mahal Minyak Goreng
Mediaumat.id – Persoalan mendasar masyarakat belum bisa mendapatkan harga minyak goreng yang murah meskipun Indonesia menjadi negara terbesar penghasil CPO, menurut Pengamat Ekonomi Arim Nasim adalah akibat negeri ini menerapkan liberalisasi ekonomi.
“Persoalan mendasarnya adalah liberalisasi ekonomi. Akibat liberalisasi ekonomi, terjadi cengkraman oligarki yang memonopoli jutaan hektare lahan atau kebun sawit,” tuturnya kepada Mediaumat.id, (Sabtu 29/1/2022).
Menurutnya, para kapitalis ini juga melibatkan pejabat dan anak para pejabat untuk mengokohkan bisnis mereka. “Sehingga ketika mereka melakukan pelanggaran seperti pembalakan hutan dan pembakaran hutan untuk memperluas kebun sawit, dibiarkan dan tidak diproses hukum,” ujarnya.
Arim mengatakan, ketika harga CPO dunia naik, para kapitalis lebih memilih ekspor dibandingkan untuk memenuhi pasar dalam negeri. “Ironis negara bukan memaksa para kapitalis untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, malah memberikan subsidi kepada para kapitalis agar menjual minyak goreng seharga 14.000 dengan total subsidi sekitar 3,1 triliun,” sesalnya.
Menurut Arim, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok, karena itu dalam sistem ekonomi Islam negara wajib menjamin agar tidak terjadi monopoli oleh swasta sehingga mengakibatkan harga mahal dipermainkan oleh para kapitalis. “Dalam sistem ekonomi Islam untuk menghindari monopoli tersebut Islam akan mengatur kepemilikan tanah sesuai dengan syariah,” jelasnya.
Selain itu, kata Arim, negara harus membentuk BUMN yang bisa memproduksi dan menyediakan minyak goreng sehingga bisa menjual minyak goreng dengan harga murah atau terjangkau oleh rakyat. “Sehingga tidak ada monopoli oleh swasta yang mengendalikan harga,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
