Akademisi: Pengelolaan Pemerintahan 2024 Amburadul
Mediaumat.info – Fenomena pemerintahan selama tahun 2024 yang berpengaruh besar terhadap kehidupan rakyat adalah pengelolaan pemerintahan atau kekuasaan yang amburadul.
“Fenomena pemerintahan yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan rakyat adalah pengelolaan pemerintahan atau kekuasaan yang amburadul,” ujar Akademisi Ilmu Pemerintahan Dr. Suswanta, M.Si. kepada media-umat.info, Jumat (27/12/2024).
Menurut Suswanta, pengelolaan pemerintahan atau kekuasaan yang amburadul tersebut ditandai dengan beberapa catatan. Pertama, semakin masif, terstruktur dan sistematisnya perbuatan korup yang dilakukan oleh oknum pejabat, pengusaha, penegak hukum, pemeriksa pengelolaan keuangan dan anggaran di kementerian serta lembaga pemerintah.
Kedua, penampakan ketidakadilan hukum secara telanjang. Ia mencontohkan, pelaku korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun dengan alasan sopan dan masih memiliki tanggungan keluarga, hal itu hampir setara dengan hukuman bagi pencuri hewan ternak yaitu 5 tahun.
Ketiga, tidak ada transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal itu, kata Suswanta, terbukti dengan pajak yang menyumbang 82 persen sumber pendapatan nasional. Sedangkan rakyat diperas dengan berbagai skema pajak, sementara pengusaha diberi keringanan pajak.
Keempat, rakyat harus membayar mahal untuk mendapat haknya yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan, perumahan dan transportasi yang layak dan manusiawi. Kelima, Pragmatisme parpol dan penggunaan segala cara untuk mencapai kekuasaan oleh elite politik dan elite agama pada pemilu maupun pilkada 2024.
Keenam, praktik politik uang dan politik dinasti dilakukan secara terang-terangan tanpa malu oleh elite parpol pada pemilu maupun pilkada 2024. Ketujuh, mandulnya fungsi pengawasan DPR/DPRD terhadap kesalahan praktik pemerintahan dan represifnya aparat terhadap sikap kritis rakyat.
Kedelapan, lebarnya ruang diskresi atas nama investasi dan pembangunan yang mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan. Suswanta melihat sebagaimana kasus PIK 2, Wadas dan pembangunan Food Estate.
Oleh karena itu, Suswanta menilai, sudah saatnya mengelola pemerintahan atau kekuasaan dengan Islam, sebab potensi umat Islam dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia sangat besar dengan didukung kondisi geografis strategis Indonesia akan menjadikan negeri ini sejahtera.
Tapi Suswanta memandang, ada kendala dan tantangan yang harus dihadapi dalam mencerdaskan umat terkait dengan Islam yang kaffah. Di antaranya adalah, masifnya doktrin moderasi beragama, stigma negatif pemahaman Islam kaffah, perpecahan dan konflik internal umat Islam, kuatnya paham nasionalisme, demokrasi dan kapitalis sekuler dan lemahnya kepemimpinan intelektual dan politik umat Islam.
Peluang Dakwah
Suswanta menjelaskan strategi dan peluang dalam mendakwahkan Islam kaffah di tengah-tengah umat adalah dengan cara, menyakinkan umat bahwa kerusakan personal dan sistem di Indonesia adalah akibat penerapan paham nasionalisme, demokrasi dan kapitalis sekuler.
Selanjutnya, jelas Suswanta, mendekonstruksi paham nasionalisme, demokrasi dan kapitalis sekuler serta mengkonstruksi Islam kaffah sebagai sistem alternatif untuk mengelola pemerintahan dan kekuasaan melalui berbagai forum untuk semua kalangan.
Selain itu, kata Suswanta, para pengemban dakwah harus menyiapkan tulisan secara ilmiah untuk mengkontruksi Islam kaffah sebagai sistem alternatif dalam mengelola pemerintahan dan kekuasaan melalui berbagai media.
“Dan tak lupa melakukan kontak intensif dengan berbagai elemen umat dalam rangka penyamaan persepsi pemahaman dan kolaborasi serta sinergi dakwah Islam kaffah,” jelasnya.
Terakhir, sebut Suswanta, membangun kepemimpinan intelektual dan politik melalui aksi politik dan politik pemberdayaan umat secara berkelanjutan.[] Agung Sumartono
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat
