Mediaumat.id – Ajakan Presiden Jokowi agar pers memerangi hoaks yang memecah belah bangsa, mendapat tanggapan dari Direktur Siyasah Institute Iwan Januar.

“Harusnya pemerintah, khususnya Presiden introspeksi diri terhadap segala janji kampanye dan realisasinya,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Ahad (7/8/2022).

Menurut Iwan, rakyat mencatat banyak janji dan program Jokowi dan pemerintah yang tidak terwujud.

“Pemberian sertifikat tanah di Bogor ternyata disita BPN. Kartu sembako ternyata tidak bisa atasi krisis migor. Janji krisis migor teratasi, nyatanya tidak. Ada dana 11 triliun, juga tidak jelas. Terlalu banyak janji manis tak terwujud pada rakyat,” ungkapnya.

Jadi, menurutnya, kalau mau berantas hoaks, seharusnya pemerintah tahu diri. “Hentikan dari pemerintah dulu. Jangan minta rakyat setop hoaks sebelum pemerintah akui banyak janji mereka yang nothing,” tegasnya.

“Jangan baper kalau presiden dijuluki King of Lip Service,” imbuhnya.

Ia menilai, hoaks yang disampaikan Jokowi tidak tersentuh hukum karena konstitusi di negeri ini dibuat untuk tak bisa menyentuh pejabat negara. “Banyak pasal karet yang bisa tarik ulur sesuai keinginan pemerintah. Selain itu aparat negara sudah jadi bagian dari alat pemerintah, fungsi penegakan hukum macet,” ujarnya.

Menurutnya, beginilah sistem hukum dalam demokrasi. Hukum bisa dibuat dan ditafsirkan sekehendak penguasa. “Banyak negara demokrasi buat hukum yang tak bisa sentuh penguasanya,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it