Mediaumat.news – Agar misteriusnya kematian Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong dalam penerbangan rute Denpasar-Manado tidak menjadi spekulasi, Pengamat Politik Islam dan Militer Dr. Riyan, M.Ag. menyarankan agar jenazah pejabat yang menolak perizinan tambang emas tersebut diotopsi.

“Seharusnya segera dilakukan otopsi sehingga secara medis bisa dibuktikan secara objektif dan komprehensif tentang apa penyebab sesungguhnya kematian tersebut,” ujar Pengamat Politik Islam dan Militer Dr. Riyan M.Ag. kepada Mediaumat.news, Sabtu (12/6/2021).

Sayangnya, informasi dari keluarga Helmund, menurut Riyan, menolak untuk diotopsi.

Peristiwa ini selain mendapatkan tanggapan duka, juga memantik perbincangan di media sosial soal perjuangan Helmund yang menolak izin tambang emas di Sangihe. Mendiang telah mengirimkan surat agar pemerintah membatalkan operasi tambang.

Di sisi lain, menurut Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah Ismail kepada CNN Indonesia, Helmud memang berseberangan dengan bupati dan gubernurnya sendiri yang telah memberikan izin operasi tambang.

Menurut Riyan, jika benar hal tersebut, patut diduga ini gambaran dari negara korporasi. “Patut diduga kebijakan yang menyetujui izin kontrak karya (KK) ini merupakan gambaran negara korporatokrasi, terjadi dugaan persekongkolan penguasa dan pengusaha dalam menguasai kekayaan alam (tambang emas) melalui legalisasi kebijakan,” jelasnya.

Ia mengatakan, akar masalahnya adalah karena diterapkannya sistem sekuler kapitalistik dalam pengelolaan tambang, yang cenderung berorientasi pada kerakusan materi tanpa mengindahkan dampak lingkungan. “Hal ini diperparah dengan elite yang zalim dalam pembuatan kebijakannya,” tambahnya.

Keadaan ini jika dibiarkan, menurutnya, akan mengarah kepada kerusakan (fasad). “Solusinya adalah kembali kepada penerapan aturan Islam secara kaffah. Keberkahan akan tercipta, rahmat pun akan terwujud untuk segenap alam semesta,” pungkasnya.[] Ade Sunandar