Mediaumat.info – Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menyatakan dengan adanya pilkada semakin membangun politik dinasti.

“Jadi saya lihat di sini justru adanya pilkada ini, justru politik di daerah itu semakin membangun politik dinasti,” ujarnya dalam Catatan Peradaban Islam: Pemilukada; Ajang Legalisasi Politik Dinasti? di kanal YouTube Peradaban Islam Id, Kamis (14/3/2024).

Karena, menurut Wahyudi, kalau berbicara politik dinasti dalam konteks pilkada memang sulit dihindarkan.

Ia mencatat, dalam anggota DPR periode 2019 sampai 2024 ini ada sekitar 17℅ terjadi politik dinasti. Bahkan di daerah angkanya semakin tinggi. Misalnya di Jawa Timur, Sumsel, Sulsel, Jabar, dan yang paling terkenal di Banten.

Wahyudi mencontohkan, di Jawa Timur saja ada 14 kepala daerah yang melakukan praktik politik dinasti. Di antaranya Banyuwangi, bupati terdahulu yakni Azwar Anas digantikan istrinya. Di Bangkalan ada bapak diteruskan anaknya, di Mojokerto seorang bupati menurunkan pada istrinya, di Probolinggo juga sama seorang bupati menurunkan pada istrinya dan seterusnya.

Wahyudi menyebut, praktik politik dinasti ini malah mendapat legalisasi ketika Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan keputusan No. 33 PUU/XIII Tahun 2015 yang menghapus pembatasan atau larangan keluarga petahana ikut dalam pilkada. [] Agung Sumartono