Mediaumat.id – Cerita temuan adanya toilet gender netral oleh aktor sekaligus presenter Daniel Mananta di sebuah sekolah internasional di Jabodetabek, dinilai Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana semakin menunjukkan bahwa dunia Barat sedang dilanda bencana.
“Temuan toilet gender netral di sekolah internasional tersebut semakin menunjukkan dunia Barat sedang dilanda bencana,” tuturnya dalam video Toilet Gender Netral, Misi L68T??? di kanal YouTube Justice Monitor, Ahad (6/8/2023).
Daniel sendiri menduga sekolah tersebut mendukung dan memfasilitasi kelompok l68t dan sudah terbuka dengan woke agenda. Agung mengungkapkan woke agenda ini memang sedang gencar-gencarnya dipromosikan di Amerika. Menyambung penjelasannya, woke agenda adalah normalisasi identitas setiap individu berdasarkan apa yang mereka rasakan, bukan berdasarkan fakta biologis.
“Ini adalah kebebasan yang membuat mereka tidak dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan dalam hal menentukan jenis kelamin anak dan dalam memberikan pendidikan bagi mereka,” ujarnya miris.
Konsep kebebasan memilih gender yang juga sudah banyak dianut jajaran artis Hollywood yaitu tanpa ada peran orang tua yang mengarahkan, lanjutnya, jelas sangat berbahaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa dunia Barat khususnya dan dunia pada umumnya terancam dengan ide l68t.
“Bayangkan apabila anak-anak tanpa kontrol orang tua yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka dibiarkan sendiri mengenal lingkungan. Anak-anak akan mengambil sendiri yang dianggapnya benar,” tandasnya.
Ia meyakini saat anak-anak bertemu dengan aktivis l68t akan mengadopsinya, bisa tanpa disadari mereka juga turut untuk memperjuangkannya atau mungkin terlibat di dalamnya. Atas nama HAM, lanjutnya, demi meniadakan diskriminasi gender, mereka terpengaruh penyimpangan tersebut.
“Perempuan jadi laki-laki, pun sebaliknya. Bahkan ada yang operasi mengubah jenis kelaminnya. Lebih parah lagi mereka melakukan hubungan terlarang sesama jenis. Ini penyimpangan luar biasa dan haram hukumnya,” ulasnya.
Ia menegaskan, bagi negara mayoritas Muslim, jelas hal ini tidak sesuai dengan keyakinan dan merupakan penyimpangan sekaligus keharaman.
“Di titik inilah, negara wajib bertanggung jawab menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Menjaga manusia agar tetap pada fitrahnya sebagai laki-laki atau perempuan. Serta memastikan mereka beraktivitas sesuai dengan perannya,” tutupnya.[] Erlina