Mediaumat.info – Direktur Forum Kajian Kebijakan Energi (FORKKE) Agus Kiswantono menyatakan harapan untuk penegakan hukum yang baik itu masih ada, tapi harus disertai komitmen dan pakta integritas.

“Oleh karena itu, harapan kita untuk penegakan hukum ya good goverment, clean goverment itu masih ada, tapi harus ada komitmen kebersamaan, pakta integritas,” ungkapnya dalam Kabar Petang: Emas Dicuri, Negara Rugi Rp1 T, Tapi Vonis Bebas WNA Cina! di kanal YouTube Khilafah News, Sabtu, (25/1/2025).

Pasalnya, jelas Agus, yang namanya pemimpin, apalagi ini pejabat negara, itu ada pakta integritasnya misal pakta janji di bawa sumpah.

“Kalau dia itu sebagai seorang Muslim, ya dengan Al-Quranul Karim gitu, mereka itu membawahi pejabat itu kan sedikit, yang banyak ini yang dipimpin adalah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pejabat itu harus memiliki karakter transformatif, bisa membawa kebaikan dan perubahan, juga berusaha tidak melakukan kesalahan.

“Makanya pejabat itu harus transformatif, pejabat itu harus mampu sebagai mesin pendorong, pendorong untuk melakukan perbaikan, pendorong untuk melakukan perubahan jangan sampai nanti di sini ini salah, salahnya itu ternyata yang mengetahui masyarakat,” bebernya.

Bukan malah kebalik, lanjutnya, siapa yang memimpin siapa yang dipimpin.

“Justru masyarakat itu yang dipimpin bukan memimpin, yang dipimpin ya dikasih anggaran, dikasih program, dikasih fasilitas jabatan luar biasa mereka itu, jadi seperti itu,” tambahnya.

Akhirnya, sebut Agus, ia memiliki gambaran dan merasa heran, ini salah kok bisa menjadi komunitas komunal, kalau seperti ini, berarti kan salah berjamaah. [] Nandang Fathurrohman

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat