Ada Dua Kejahatan di Balik Penyuntikan Rp 20 Triliun untuk Jiwasraya
Mediaumat.news – Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim menilai ada dua kejahatan di balik rencana pemerintah menyuntikan modal Rp 20 triliun untuk PT Asuransi Jiwasraya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). “Saya lihat ini menunjukkan dua kejahatan,” tuturnya pada acara Kabar Malam, Kamis (24/9/2020) di kanal Youtube Khilafah Channel.
Pertama, kejahatan politik demokrasi. Kebijakannya selalu menyengsarakan rakyat dan tidak pernah berpihak pada rakyat. “Para kapitalis yang korupsi namun yang menanggung rakyat,” ujarnya.
Kedua, ini kejahatan sistem keuangan ribawi. Sistem keuangan ribawi ini sangat jahat sekali sehingga menimbulkan kerugian. “Dalam Islam jelas riba itu dosa dan riba itu kejahatan yang luar biasa,” terangnya.
Rakyat Dikorbankan
Lebih lanjut, Arim mengungkapkan bahwa BUMN selalu dijadikan sapi perah untuk kepentingan politik para kapitalis dan lagi-lagi rakyat yang dijadikan korban. “Rakyat lagi-lagi dikorbankan untuk kepentingan kapitalis atau untuk kepentingan para koruptor. Itu yang saya lihat fenomena yang terjadi dengan kasus ini,” jelasnya.
Menurutnya, ada dua rakyat yang menjadi korban. Pertama, rakyat sebagai pemegang polis karena dia (Jiwasraya) gagal bayar. Rakyat harus antre mengambil uangnya. Kedua, rakyat pembayar pajak. Karena ketika itu dibebankan oleh negara walaupun bahasanya itu PMN, nanti yang bayar utang itu rakyat melalui pajak,” tandasnya.
Dia menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalis seolah-olah pajak itu alat distribusi dari yang kaya kepada yang miskin. Tapi fakta yang terjadi pajak adalah alat eksploitasi dari negara dengan mengambil uang rakyat. “Melalui pajak itulah dikeluarkan untuk kepentingan para kapitalis,” terangnya.
Menurutnya, sebagian besar pajak yang bayar rakyat. Justru para kapitalis yang paling banyak ngemplang pajak. Contohnya kasus tax amnesty. Kapitalis yang menolak bayar pajak. Mereka menghindari pajak. Ketika ketahuan, bukan didenda malah diberikan keringanan dalam bentuk pengampunan. “Sementara rakyat kecil tidak bisa bebas dari pajak. Bahkan kadang-kadang sampai mendapatkan hukuman. Ini kan sebuah kezaliman yang luar biasa,” sesalnya.
Selanjutnya, menurut Arim, setelah uang pajak terkumpulkan ternyata alokasi terbesar itu bukan untuk kepentingan rakyat juga tapi untuk kepentingan para kapitalis. Termasuk kejahatan-kejahatan korupsi seperti dalam kasus BLBI, Jiwasraya dan juga untuk bayar utang dalam negeri dan luar negeri.
“Ini sudah sistemik. Maka solusinya juga harus sistemik. Sistem politiknya diganti dengan sistem politik berbasis Islam. Dan sistem ekonominya juga demikian. Hentikan sistem ekonomi kapitalisme dan ganti dengan sistem ekonomi Islam,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
