Erros Djarot: Prabowo Teruskan Kebijakan Jokowi yang Sengsarakan Rakyat

Mediaumat.info – Budayawan, sutradara, pencipta lagu, penulis naskah, dan politikus Indonesia Soegeng Rahardjo Djarot menyatakan Presiden Prabowo hanya meneruskan kebijakan Jokowi yang sudah terbukti menyengsarakan rakyat.

“Prabowo tidak membawa perubahan apa pun. Dia hanya meneruskan kebijakan Jokowi yang sudah (terbukti) menyengsarakan rakyat,” ujar Erros Djarot, sapaan akrabnya, dalam diskusi politik Efek ‘Racun’ Jkw Mulai Terasa di Prabowo?! Kemarin Sebut Hidup Jokowi, Sekarang Hampir M4ti! di kanal YouTube Refly Harun, Jumat (14/3/2025).

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dinilainya tidak membawa perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Alih-alih memperbaiki keadaan, kebijakan yang diterapkan justru melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya yang dianggap merugikan rakyat.

Menurutnya, rakyat semakin kehilangan harapan terhadap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo. Janji perubahan yang disampaikan tidak terealisasi. Kebijakan yang diterapkan masih mencerminkan kelanjutan dari rezim sebelumnya. Tidak ada langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Akibatnya, mereka tetap terjebak dalam kesulitan yang sama seperti era sebelumnya.

“Harapan rakyat untuk keluar dari kebijakan yang merugikan semakin pudar. Pemerintahan Prabowo justru mengikuti jejak rezim lama tanpa (perubahan berarti),” tambah Erros Djarot.

Lihat saja, sebutnya, harga kebutuhan pokok tetap tinggi. Ketimpangan sosial semakin melebar. Ketergantungan pada utang luar negeri juga tidak berkurang. Semua ini menunjukkan bahwa rakyat masih terjebak dalam sistem yang sama. Para ekonom mencatat, pemerintahan baru belum mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

“Prabowo kini berkuasa, tapi kebijakannya masih sama. Rakyat tetap mengalami kesulitan, harga kebutuhan pokok tetap tinggi, dan penguasaan sumber daya alam masih berada di tangan kelompok yang sama,” ujarnya.

Di sisi lain, kritik tajam juga diarahkan kepada Jokowi yang dianggap sebagai penyebab berbagai persoalan bangsa. Tidak hanya berdampak pada sistem pemerintahan, Jokowi juga dinilai merusak nilai-nilai peradaban yang seharusnya dijaga.

“Jokowi ini memiliki andil besar dalam berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Kalau tambang yang rusak, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau peradaban yang hancur, (itu jauh lebih berbahaya),” tegas Erros Djarot.

Erros Djarot menyebut, sejumlah pengamat menyoroti bahwa kebijakan Jokowi telah meninggalkan dampak panjang, termasuk meningkatnya ketergantungan ekonomi pada investasi asing dan beban utang negara yang semakin berat.

Selain persoalan ekonomi, sebutnya, kebebasan berpendapat juga semakin menjadi sorotan. Banyak akademisi, mahasiswa, dan aktivis yang sebelumnya berani mengkritik pemerintah, kini memilih diam karena tekanan politik yang semakin kuat.

“Ketakutan terbesar bukan pada individu tertentu, tetapi pada hilangnya keberanian menyuarakan kebenaran. Jika kampus-kampus lebih takut pada penguasa dibandingkan pada kehancuran bangsa, maka (itu menunjukkan lemahnya keberanian dalam membela kebenaran),” kecam Erros Djarot.

Sebelumnya, sebut Erros Djarot, dikenal sebagai oposisi keras terhadap Jokowi, kini Prabowo justru seakan kehilangan identitas politiknya. Banyak pihak menilai bahwa Prabowo hanya menjadi bayangan mantan presiden itu dan menjalankan kebijakan yang sama tanpa perubahan berarti.

“Dulu Prabowo adalah oposisi keras. Dia menentang banyak kebijakan Jokowi. Tapi sekarang, dia justru menjadi bagian dari sistem yang dulu ia kritik,” katanya.

Perubahan sikap Prabowo ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pendukungnya yang dahulu mengharapkan kebijakan yang lebih berani dan berbeda dari era Jokowi.

Ia juga menyebut, desakan untuk mengadili Jokowi semakin menguat. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan yang diterapkan selama pemerintahannya telah merusak berbagai aspek kehidupan rakyat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dan politik menjadi suatu keharusan.

“Jokowi harus dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan soal dendam politik, tetapi soal keadilan dan pelajaran bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.[] Zainard

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat