PAKTA: Danantara Berisiko Diwarnai Kepentingan Politik

Mediaumat.info – Masuknya para tokoh politik nasional bahkan Inggris dan AS dalam struktur kepengurusan Danantara, menurut Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana berisiko diwarnai kepentingan politik.

“Jika kepengurusan Danantara lebih didominasi oleh figur-figur dengan latar belakang politik dibandingkan profesional yang benar-benar berkompeten dalam mengelola aset negara, maka ada risiko bahwa lembaga ini akan lebih banyak diwarnai kepentingan politik dibandingkan tujuan bisnis yang sehat,” ujarnya kepada media-umat.info, Kamis (27/2/2025).

Implikasinya, jelas Erwin, kebijakan yang tidak efisien, konflik kepentingan, atau bahkan penyalahgunaan wewenang.

Ia juga mengingatkan, dengan mengelola berbagai aset strategis BUMN, Danantara berpotensi menjadi entitas yang terlalu besar dan sulit diawasi. Alih-alih meningkatkan efisiensi, ada kemungkinan justru menjadi sarang birokrasi baru yang memperlambat pengambilan keputusan dan rawan terhadap inefisiensi atau bahkan korupsi terselubung.

“Apalagi Presiden Prabowo sudah secara terang menyatakan bahwa Danantara bebas dari Audit BPK. Sangat berisiko pengelolaan suka-suka yang akan terjadi,” ucapnya.

Terkait tujuan utama Danantara untuk mengoptimalkan BUMN agar memberikan pemasukan lebih besar bagi negara, Erwin pun mempertanyakan, apakah pengelolaan ini akan benar-benar dilakukan secara transparan dan berbasis pada kepentingan ekonomi nasional, atau hanya menjadi alat bagi segelintir elite untuk mengontrol sumber daya ekonomi strategis.

Selain itu, sebutnya, apabila tokoh-tokoh yang masuk dalam kepengurusan lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan nasional, maka besar kemungkinan Danantara tidak akan menjadi solusi optimal bagi negara.

“Justru, ada kemungkinan lembaga ini menjadi lahan baru untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa benar-benar membawa dampak positif bagi keuangan negara,” pungkasnya.[] Agung Sumartono