Larangan Niqab di Kirgistan Dikecam sebagai Upaya Tekan Identitas Islam

Mediaumat.info – Kirgistan resmi melarang penggunaan niqab (penutup wajah) mulai 1 Februari 2025, dengan ancaman denda 20.000 som atau sekitar 3,7 juta rupiah bagi pelanggarnya. Larangan ini, yang tertuang dalam amandemen Undang-Undang Bidang Keagamaan yang ditandatangani Presiden Sadyr Japarov pada 21 Januari, dinilai sebagai upaya rezim sekuler untuk menekan kebangkitan identitas Islam di kalangan masyarakat.

Pemerintah Kirgistan beralasan bahwa larangan ini diperlukan untuk alasan keamanan, memungkinkan identifikasi individu di tempat umum. Namun, Hizbut Tahrir menilai alasan tersebut sebagai dalih untuk membatasi ekspresi keagamaan. Meski jilbab masih diizinkan, larangan niqab dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak-hak wanita Muslim untuk berpakaian sesuai keyakinan mereka.

Nurlanbek Shakiev, juru bicara parlemen Kirgistan, menegaskan bahwa jilbab tidak akan dibatasi karena merupakan bagian dari tradisi dan agama setempat. Namun, Hizbut Tahrir menolak pembedaan antara jilbab dan niqab, menyatakan bahwa keduanya merupakan bagian integral dari identitas dan keyakinan Islam.

Larangan ini terjadi di tengah meningkatnya jumlah wanita Muslim di Asia Tengah, termasuk Kirgistan, yang mengenakan niqab sebagai bentuk komitmen terhadap identitas Islam mereka. Anggota parlemen Sharapatkan Mazhitova, yang mempelopori kampanye anti-niqab, mengaku terkejut melihat banyaknya wanita di wilayah Osh yang mengenakan niqab, dengan menyebut “setiap wanita keempat” di sana memakainya.

Hizbut Tahrir mengecam larangan ini sebagai bagian dari upaya sistematis rezim sekuler untuk mencegah kebangkitan politik Islam dan tegaknya Khilafah. Organisasi ini menyerukan kepada wanita Muslim di Asia Tengah dan seluruh dunia untuk tetap teguh pada keyakinan mereka dan mendukung perjuangan mendirikan Khilafah, yang diyakini sebagai satu-satunya sistem yang dapat melindungi hak-hak dan martabat Muslimah secara utuh.

“Tanpa Khilafah, tidak ada keamanan dalam ekspresi Islam. Larangan ini adalah bukti nyata bahwa sistem sekuler tidak akan pernah melindungi hak-hak Muslimah,” tegas pernyataan resmi Hizbut Tahrir.[]

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat