Dari Sudut Pandang Islam, Laut Tak Boleh Dikuasai Swasta

Mediaumat.info – Terkait temuan pagar laut sepanjang puluhan kilometer di Pantai Tangerang, Banten, Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra mengingatkan, Islam menetapkan laut sebagai kawasan milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau swasta.
“Syariah Islam menetapkan kawasan laut sebagai milik umum sehingga tidak boleh dikuasai oleh perorangan atau perusahaan swasta,” ujarnya kepada media-umat.info, Sabtu (1/2/2025).
Sebab, menurutnya, laut termasuk area yang dibutuhkan oleh banyak orang seperti nelayan maupun jalur transportasi orang dan barang.
Tepatnya, sebagaimana diberitakan, pagar bambu sepanjang 30,16 km terbentang di perairan laut yang melintasi 16 desa di enam kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten, dan berjarak sekitar 500 meter dari bibir pantai.
Keberadaan pagar bambu yang ternyata tak berizin dan masih misteri karena belum diketahui siapa pelopor pembuatnya, sempat diprotes nelayan setempat karena kesulitan melaut. Bahkan setiap nelayan harus memutar jauh ke lokasi lain agar bisa mencari ikan dan hasil laut lainnya.
Penting dipahami, perkara kepemilikan umum ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam Ibnu Majah, yang artinya: “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal (yaitu) air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram.”
Dengan kata lain, kawasan laut harusnya terbuka bagi siapa saja. Hal ini persis dengan akses ke Mina, sebagaimana kata Nabi SAW yang membolehkan siapa saja datang ke sana untuk menunaikan rangkaian ibadah haji.
“Mina adalah tempat singgah bagi siapa saja yang datang lebih dulu,” demikian bunyi HR at-Tirmidzi.
Kezaliman
Karena itu, membatasi hak publik dalam pemanfaatan kawasan laut semisal pemagaran adalah suatu kezaliman. Sehingga, negara tak boleh mengeluarkan izin eksklusif bagi segelintir orang atau perusahaan swasta untuk menguasai sebagian kawasan laut.
Karena itu pula, kaum Muslim terlebih para penguasa berkewajiban mencegah kemudharatan atau kerugian sekecil apa pun yang menimpa umat, bukan malah memfasilitasi perampasan hak warga mengatasnamakan pembangunan.
“Sungguh ironi negeri Pancasila ini yang hampir setiap hari bergemuruh teriakan NKRI harga mati, tapi pada faktanya negeri ini telah dikaveling-kaveling oleh oligarki rakus dan serakah,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat