Gunakan Zakat untuk MBG, IJM: Bentuk Ketidakkonsistenan Pemerintah
Mediaumat.info – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai, wacana penggunaan dana zakat dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk program makan siang gratis (MBG) adalah bentuk ketidakkonsistenan pemerintah.
“Otomatis kalau ini digunakan, menurut saya ketidakkonsistenan pemerintah sekarang untuk serius,” ungkapnya dalam Kabar Petang: Zakat dan CSR Diusulkan Buat MBG Tuai Kontroversi, Rabu (29/1/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Pasalnya, jelas Agung, MBG ini tidak ada dalam nomenklatur APBN untuk pembiayaan program, dari CSR ataupun dari zakat.
Karena, menurutnya, sumber pemasukan APBN Indonesia itu adalah dari pendapatan pajak, pendapatan utang, dan pendapatan nonpajak, dalam artian sumber daya alam yang dimiliki negeri ini.
Dan sumber daya alam pemasukan dari sumber daya alam untuk APBN, dari tahun ke tahun sejak reformasi 98 semakin menurun.
“Yang meningkat dan terus ditingkatkan, adalah penerimaan dari sektor pajak,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah Prabowo-Gibran enggak serius untuk mengelola program ini. “Yang namanya serius itu kan bukan sekadar bicara program, tapi juga membincangkan darimana anggarannya,” jelasnya.
Memang pada awalnya, lanjutnya, pemerintah mau mengambil dana dari PPN 12%, yang diharapkan bisa untuk menutupi biaya makan bergizi gratis.
Dan biaya program ini di tahun 2025 tembus untuk 84 triliun dan pemasukan dari PPN 12% di awal, belum yang diputuskan terakhir di awal tahun, itu juga sekitar 80 triliun.
“Artinya cukup untuk menutupi makan bergizi gratis, tapi kan kita tahu dalam kondisi yang terdesak masyarakat kita enggak mampu dan akhirnya banyak yang protes,” bebernya.
Pada akhirnya, PPN itu hanya untuk barang-barang mewah, yang akhirnya juga tidak bisa untuk memenuhi makan bergizi gratis.
“Makanya kemudian dikembangkanlah wacana untuk dana-dana CSR ataupun dana-dana zakat,” pungkasnya.[] Nandang Fathurrohman
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
