Pengamat: DC Paksa Pelajar Diam Tidak Suarakan Keadilan
Mediaumat.info – Umpatan kasar dalam video marah-marah Letkol Tituler TNI AD Deddy Corbuzier (DC) terhadap komentar siswa yang mengkritik rasa ayam pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai Pengamat Sosial Rizqi Awal sudah termasuk ‘kejahatan’ karena memaksa pelajar untuk diam tidak menyuarakan keadilan.
“Sekali lagi apa yang dilakukan Om Deddy ya, Deddy Corbuzier, kepada remaja, pelajar, ini menurut saya bukan sekadar apa ya ancaman verbal, tapi ini bentuk kejahatan dalam tanda kutip, yang itu memaksa pelajar untuk diam tidak menyuarakan keadilan gitu,” ujarnya dalam Kabar Petang: Deddy @corbuzier Ditegur Rizqi Awal Usai Sentil Siswa yang Komplain Rasa MBG, Ahad (26/1/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Pasalnya, jelas Rizqi, adalah haknya siswa, ketika dia dikasih makanan bergizi gratis, apakah nilai gizi itu betul-betul sampai kepada niat, untuk memberikan kesehatan atau kenyamanan kepada pelajar itu sendiri. “Toh, ketika si pelajar itu menerima dan merasa tidak nyaman, ya dia wajib dong protes,” ungkapnya.
Menurutnya, ketika ada siswa yang berkomentar pedas, seperti terkait penyajian bentuk makanannya, itu adalah sesuatu hal yang wajar.
“Kalau seandainya makanan yang disajikan itu basi? Atau makanan yang disajikan itu tidak layak standar yang dipenuhi oleh siswa itu maka wajar kalau pada akhirnya masyarakat, siswa-siswa yang menerima itu melakukan konten atau bentuk ketidaksukaan,” bebernya.
Rizqi tidak mempermasalahkan Deddy mengomentari siswa yang komplain tersebut asalkan tidak dibarengi dengan ancaman dan cacian.
Rizqi sendiri melihat pernyataan siswa tersebut merupakan kritik pedas terhadap penguasa.
“Justru ini menjadi semacam kritik pedas kepada penguasa, agar tidak sembarangan membuat program atau mewujudkan programnya, yang sebenarnya belum tentu layak digunakan atau diberikan kepada objeknya, wa bil khusus siswa begini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga Rizqi mengingatkan, program MBG mengambil dana dari APBN negara, tentu APBN negara itu salah satunya pajak. Pajak pertambahan nilai, diberikan kepada semua rakyat Indonesia. Dan rakyat ini wajib juga untuk bisa mengomentari kebijakan penguasa, terkhusus program MBG ini.
“Ketika mereka memberikan barang-barang tertentu, maka dia wajib juga bisa mengomentari gitu loh, berhak mengomentari sesuatu yang sebenarnya tidak layak diterima oleh anak-anaknya gitu. Atau anak-anak itu berhak untuk mengomentari sesuatu yang tidak layak untuk dia,” pungkasnya.[] Nandang Fathurrohman
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
