Kaveling Laut 30 Km Bersertifikat, Pengamat Ingatkan Laut adalah Milik Umum
Mediaumat.info – Terkuaknya kaveling berikut pagar-pagar laut sepanjang 30 km dan telah bersertifikat di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Pengamat Sosial Dr. Riyan, M.Ag. mengingatkan pemerintah bahwa laut dengan segala aspeknya adalah milik umum.
“Pemerintah mestinya memandang bahwa laut ini dengan segala aspeknya tadi itu, adalah milik umum,” ujarnya dalam kajian Laut; Milik Umum atau Milik Pribadi? di kanal YouTube Peradaban Islam ID, Rabu (22/1/2025).
Menurut Riyan, hal ini sejalan dengan perspektif Islam yang telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam Abu Dawud dan Ahmad, yang artinya, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.”
Bahkan riwayat lain menyebutkan dengan ‘Manusia berserikat dalam tiga hal…’.
Dengan kata lain, kepemilikan atas laut berikut potensi di dalamnya sudah sangat jelas adalah untuk umum. “Air ini mencakup semua air, mulai dari sungai, laut. Laut itu juga bukan hanya lautnya saja, mulai dari pantainya dan seterusnya,” kata Riyan menerangkan.
Tuntaskan Secara Komprehensif
Karenanya, terkait pengavelingan berikut pemagaran area laut di Tangerang, sebagaimana catatan Kementerian ATR/BPN yang menguak terdapat sertifikat HGB mencakup 263 bidang, sedangkan SHM mencakup 17 bidang, harus diselesaikan secara komprehensif.
“Saya kira harus ada keberanian untuk melakukan penyelesaian secara komprehensif dari persoalan ini,” tegasnya, yang berarti tak hanya dari sisi teknis berupa pembongkaran, tetapi dari sisi hukum juga harus dicari pihak-pihak yang terlibat melalui investigasi menyeluruh secara umum.
Maka itu, kata Riyan menambahkan, pemerintah saat ini harus memiliki keberanian secara politik untuk setidaknya meredam gejolak keresahan yang sudah terlanjur terjadi di tengah masyarakat.
Pasalnya, fakta pengavelingan dan pemagaran laut yang terkuak belakangan ini, dipahami oleh masyarakat sebagai hasil dari kongkalikong antara penguasa dan pengusaha di era pemerintahan sebelumnya.
“Mumpung ini masih ada waktu dan ini juga masih dalam kaitannya dengan, katakanlah 100 hari pemerintahan Prabowo, tunjukkanlah Anda sebagai orang yang memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan,” ujarnya, ditujukan kepada presiden RI saat ini.
Riyan juga berpesan, investigasi yang dilakukan nantinya juga bisa menyentuh substansi permasalahan, yaitu memastikan korporatokrasi atau sistem politik dan ekonomi yang dikendalikan oleh beberapa (kepentingan) korporasi, benar-benar hilang dari negeri ini.
Untuk itu pula, lebih jauh Riyan menyampaikan, sebagai bagian dari kewajiban menjalankan syariat Allah SWT berkenaan dengan ketentuan kepemilikan umum seperti air, hutan, dan api, dalam hal sumber daya alam energi, Riyan mengimbau negara semestinya memosisikan diri sebagai pihak pengelola yang hasilnya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan kepada oligarki.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
