Redaktur Tempo: Prabowo Harus Mengevaluasi PSN!
Mediaumat.info – Redaktur Eksekutif Tempo Anton Septian mengingatkan Prabowo agar mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Presiden Prabowo harus mengevaluasi PSN!” tuturnya dalam Opini Tempo: Mudarat Proyek Strategis Nasional, Kamis (12/12/24) di kanal YouTube Tempodotco.
Menurutnya, pembangunanisme ala Jokowi harus dihentikan, pembangunan yang melanggar hak asasi, menimbulkan diskriminasi, dan menyalahgunakan wewenang adalah perampasan kesempatan yang membuat mereka yang miskin akan terus tersisih.
Ia pun menyebut beberapa alasannya. Pertama, proyek PSN menjadi sumber konflik. Pasalnya, sepanjang tahun 2020-2023, Komisi Nasional HAM menerima 114 aduan, mengenai PSN. Pada umumnya, masyarakat melaporkan kekerasan seperti penangkapan, intimidasi, dan represi oleh aparat keamanan, ada juga yang mengadukan konflik agraria, lantaran proyek melampas lahan masyarakat.
“Apa yang terjadi pada proyek Rempang Eco City di Kepulauan Riau, proyek geotermal Poco Leok di Nusa Tenggara Timur, dan proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara, merupakan bukti tak terbantahkan bahwa perencanaan PSN juga minim partisipasi masyarakat. Tak hanya menepikan penduduk di sekitar lokasi, regulasi PSN yang berat sebelah akhirnya menyebabkan konflik di sana meruncing,” ungkap Anton.
Contoh lain, sebut Anton, amburadulnya PSN terlihat di Bandar Udara Internasional, Jawa Barat, Kertajati, selain menyisakan masalah agraria, bandara ini tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan investasi dan biaya sosialnya.
“Dibangun megah bandara ini cuma ramai pada musim haji,” imbuhnya.
Kedua, PSN menjadi sumber pelanggaran HAM. Di beberapa tempat, PSN menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, terampasnya hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial dan budaya, serta hak kolektif masyarakat.
“Pada akhirnya, perampasan kesempatan yang membuat mereka yang miskin akan terus tersisih,” ungkap Anton.
Ketiga, dalam melindungi PSN, instansi pemerintah dan aparat diberi wewenang berlebih, bahkan dengan melanggar tata kelolaan pemerintahan yang baik.
“Misalnya, pemerintah bisa mencabut atau mengganti peraturan yang menghambat pelaksanaan PSN. Dalam hal perizinan, pengadaan lahan, hingga pembiayaan,” beber Anton.
Menurutnya, tak ada makan siang gratis, sebagai imbalan, pengembang akan dilibatkan dalam pembangunan tanggul laut raksasa, pekerjaan bernilai Rp700 triliun, yang dipercaya akan melindungi Jakarta dari abrasi air laut.
“Sepintas mulia, karena dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk memajukan ekonomi, tanpa tata kelola yang baik, PSN sesungguhnya adalah cara lancung untuk melindungi pengusaha nakal,” tutur Anton.
Pemerintah pun, kata Anton, memberikan karpet merah. Sejumlah PSN juga tak memiliki standar operasi yang jelas, dalam pengendalian dampak sosial dan lingkungan. Jika proyek memerlukan pengamanan, berkat berbagai payung hukum, aparat keamanan bisa dengan gampang dikerahkan.
“Bahkan, jika masyarakat melaporkan sesuatu yang berkaitan dengan PSN kepada penegak hukum, Kejaksaan dan kepolisian tak akan menyelidikinya. Tapi hanya menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat terkait,” pungkasnya.[] Novita Ratnasari