Soal Food Estate, PEPS: Bukannya Belajar dari Kegagalan, Malah…
Mediaumat.info – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyatakan Presiden Jokowi bukannya belajar dari kegagalan program lumbung pangan nasional (food estate) yang dilakukan rezim-rezim sebelumnya malah membuat proyek serupa yang lebih besar.
“Bukannya belajar dari pengalaman kegagalan sebelumnya, Jokowi kali ini malah menyiapkan proyek food estate yang jauh lebih besar lagi di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima mediaumat.info, Selasa (8/10/2024).
Alasan pemerintah untuk mendongkrak swasembada pangan dengan jalan pintas membuka lahan pertanian secara besar-besaran, yang dikenal dengan proyek food estate juga dinilai sebagai manuver berbahaya.
Pasalnya, program ini dikhawatirkan akan bernasib sama sebagaimana telah dicanangkan pertama kali pada tahun 1990-an oleh Presiden Soeharto dengan nama Mega Rice Project.
Lewat kebijakan ini, Soeharto ingin mengubah rawa gambut di Kalimantan Tengah menjadi tempat pengembangan produksi beras. Diproyeksikan ada sejuta lahan gambut yang bakal disulap.
“Proyek ini dilakukan tanpa adanya konsultasi dan analisa sehingga berakhir dengan kegagalan besar. Setelah lahan dibuka dan padi ditanam baru diketahui kalau tanah gambut terlalu asam dan kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan padi,” demikian catatan buku Menelan Hutan Indonesia.
Alhasil, pemerintah pun menelan kerugian yang amat besar. Masyarakat lokal tersisih. Hutan dihabisi dan kemudian menjadi awal dari bencana lingkungan terbesar di akhir abad ke-20.
Meski sudah terbukti gagal, kebijakan serupa malah dilakukan kembali oleh pemerintahan selanjutnya. Tepat pada 2010, Presiden SBY meluncurkan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Tujuannya adalah menjamin swasembada Indonesia dalam hal pangan dan energi.
Mengutip laman Kompaspedia Harian Kompas (6/8/2010), tujuan program MIFEE pun gagal tercapai. Sebaliknya, masyarakat dan lingkunganlah yang harus membayar kesalahan ambisi ini.
Gelontoran dana miliaran rupiah habis untuk membangun akses ke wilayah-wilayah tak berpenduduk dan membuat lahan-lahan warga yang telah diambil terbengkalai.
Artinya, belajar dari kegagalan tersebut, Jokowi harus mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil jalan pintas dengan cara membuka lahan pertanian secara besar-besaran, yang dikenal dengan proyek food estate untuk mendongkrak produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan yang selama ini tak berhasil diwujudkan.
Apalagi jika program gagal seperti halnya di era sebelumnya, maka tak sedikit anggaran yang dialokasikan bakal menguap tanpa hasil.
“Dana APBN puluhan triliun rupiah menguap tanpa hasil, yang mungkin bisa dianggap menjadi kerugian negara, tergantung apakah pengeluaran uang rakyat tersebut sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. [] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat
