FDMPB: Hampir Semua Karakteristik Politik Tidak Bermutu Terjadi di Indonesia

Mediaumat.info – Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra menyebutkan, hampir semua karakteristik politik yang tidak bermutu terjadi di Indonesia.

“Karakteristik politik tak bermutu hampir semuanya terjadi di negeri ini,” tuturnya kepada media-umat.info, Selasa (10/9/2024).

Ia pun menyebut beberapa yang sudah terjadi di Indonesia. Di antaranya, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang menghambat pemerataan pembangunan, menciptakan ketidakadilan sosial dan merusak integritas institusi dengan adanya pengangkatan atau pemberian keuntungan berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, bukan berdasarkan kompetensi yang ujungnya mengurangi motivasi dan semangat kerja yang kompetitif serta menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Menurutnya, dengan menggunakan retorika yang menarik simpati massa namun tanpa dasar kebijakan yang konkret atau berkelanjutan dengan membuat janji-janji yang tidak realistis, yang sering kali tidak dapat dipenuhi, menyebabkan kekecewaan publik.

“Terlebih lagi pengambilan keputusan yang dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan partisipasi atau pengawasan publik yang akhirnya meningkatkan peluang penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” paparnya.

Ia menyebut sering kali pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada data atau penelitian yang valid, melainkan pada kepentingan politik atau opini publik yang tidak mendukung. Sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak efektif dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Kekuasaan politik dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok elite yang mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Akhirnya, mengabaikan kepentingan mayoritas masyarakat dan memperlebar kesenjangan sosial,” bebernya.

Selain itu, penggunaan dana atau sumber daya finansial untuk memengaruhi keputusan politik atau memenangkan pemilihan yang merusak proses politik dan memungkinkan politikus yang korup atau tidak kompeten untuk tetap berkuasa adalah contoh lain buruknya praktik politik di negeri ini,” ujarnya.

Perlu diketahui, politik tak bermutu merujuk pada praktik-praktik politik yang tidak memenuhi standar etika, integritas, efektivitas, dan kualitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan.

“Politik semacam ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, moralitas dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan pemerintah,” imbuhnya.

Ia menilai setiap kebijakan, meski mendapatkan penolakan dari rakyat sendiri, karena dianggap tidak memihak kepada rakyat, namun berpihak kepada segelintir oligarki yang mengakibatkan rakyat jadi korban dan tumbal kerakusan penguasa dan pengusaha.

Faktor Penyebab

Menurutnya, banyak faktor yang menjadi penyebab politiknya tidak bermutu. Salah satunya, sistem hukum dan lembaga pengawas yang tidak efektif memungkinkan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Budaya yang menganggap korupsi atau nepotisme sebagai hal biasa dapat memperparah politik tak bermutu.

“Sistem pemilihan yang tidak transparan atau adil dapat memfasilitasi praktik politik kotor,'” tukasnya.

Selain itu, masyarakat yang kurang memahami poltik cenderung tidak mampu mengkritisi atau mengawasi tindakan politisi dengan efektif.

Dampak Politik Tak Bermutu

Adapun dampak politik tak bermutu, lanjutnya, adalah munculnya masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi politik yang dapat menyebabkan partisipasi politik yang rendah. Korupsi mengalihkan sumber daya dari kebutuhan publik ke kepentingan pribadi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Konflik dan ketidakpuasan masyarakat meningkat, menyebabkan kerusuhan atau konflik bersenjata.

“Kebijakan yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan sosial,” tegasnya.

Politik tak bermutu, tegasnya, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas sosial ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Untuk menciptakan sistem politik yang lebih baik, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat, dan media,” tambahnya.

Dengan meningkatkan pendidikan, memperkuat institusi, mendorong transparansi dan memastikan partisipasi aktif masyarakat, politik tak bermutu dapat di minimalisir, sehingga tercipta pemerintahan yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. “Lebih penting lagi adalah menjadikan etika agama sebagai landasan berpolitik,” pungkasnya. [] Ajira

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat