Kurang Matang Berpolitik, Biaya Kampanye Jadi Sangat Tinggi
Mediaumat.info – Salah satu faktor yang membuat dana kampanye dalam pemilu sangat tinggi karena para politisi terjun ke dalam perpolitikannya dalam fase yang kurang matang.
“Kalau dikaitkan dengan studi pusat konstitusi kan soal demokrasi internal yang tidak sehat kan, pembiayaan partai politik dan dana kampanye, mereka terjun dalam perpolitikan itu dalam fase yang tidak matang,” ujar Pengamat Politik Feri Amsari dalam diskusi Pemilu Dikorupsi, 500T Uang PSN Mengalir ke Politisi, Kamis (24/1/2024) di kanal YouTube Novel Baswedan.
Alasannya, kata Feri, karena mereka hanya tampil atau terjun ke publik disaat masa pemilu. “Sehingga mereka (politisi) membutuhkan dana besar untuk menarik simpati,” ujarnya.
Sebenarnya, tutur Feri, para politisi bisa bergerak jauh-jauh hari sebelum pemilu, membangun relasi atau program sehingga bisa dikenal publik dan tidak perlu pembiayaan tinggi untuk kampanye.
“Karena memang mereka tidak pernah bekerja 5 tahun belakang, sehingga akhirnya dipakailah cara uang yang berbicara, jadi uang yang akan menentukan bagaimana dia dekat dengan konstituennya,” bebernya.
Karena uang yang bicara, jelas Feri, untuk dekat dengan konstituennya butuh tantangannya agar tidak terlihat aparat, pejabat publik lainnya, masyarakat, lawan politiknya. “Konsekuensinya ya bagaimana orang atau publik itu tidak bisa melihat atau minimal pura-pura tidak terlihat, dan tidak lain bisa jadi suap,” ungkapnya.
Feri menyayangkan untuk sekarang para pejabat penyelenggara dan juga pengawas pemilu saat ini tidak serius dalam menangani masalah ini.
“Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kan punya tenaga sentral hukum tuh, yang mempunyai sinyal ke polisi dan kejaksaan, kalau mau serius kena semua itu, tapi bisa dibayangkan sampai sekarang tidak ada yang kena, padahal uangnya miliaran, bukan angka kacang-kacangan,” keluhnya.
Menurutnya, alasan lembaga-lembaga pemilu tidak bekerja dengan baik, karena sadar bahwa mereka juga berpolitikannya tidak sehat. “Dipilih juga oleh mereka (politisi), sehingga pengawasan uang itu tidak berdampak,” tuturnya.
Feri juga menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seharusnya diharapkan untuk mengatasi masalah dana pemilu dan dana kampanye tapi semenjak menjadi tandem di ruang kemelut politik yang saling melengkapi satu sama lain, jadi mereka sudah bersatu KPK dengan yang lain.
“KPK yang jadi masalah, KPK yang dirusak, disingkirkan orang-orangnya, lalu jadi saat ini mereka berkelindan di lingkaran yang sama, akhirnya enggak ada yang ngerjain seperti itu, padahal kalau tidak dikerjakan yang rugi negara, 5 tahun ke depan mereka pakai uang negara untuk kampanye, besok uang negara itu dipakai untuk mereka sendiri,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi
