Ada Kekuatan Oligarki di Belakang Semua Capres-Cawapres?
Mediaumat.id – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menduga siapa pun pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung pada pilpres 2024, ada oligarki di belakangnya.
“Kekuatan yang tidak mungkin tidak ada dalam pilpres di dalam sistem demokrasi adalah adanya kekuatan oligarki di belakang semua capres-cawapres,” tuturnya dalam video Jadi, Semuanya Sandiwara? melalui kanal YouTube Justice Monitor, Ahad (29/10/2023).
Ia berargumen, oligarki memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap siapa yang akan menjadi presiden, karena itu akan menentukan nasib bisnisnya.
“Tujuan oligarki mendukung pasangan capres-cawapres adalah untuk melindungi dan mengamankan kekayaannya dari redistribusi semisal pajak dan korupsi, juga agar dekat dengan kekuasaan. Dengan itu mereka dapat mempengaruhi penguasa sehingga terhindar dari kesulitan dalam perizinan, pengembangan bisnis, dan berbagai gangguan lainnya,” ulasnya.
Ia menambahkan, oligarki juga bertujuan agar bisnisnya berkembang besar dan menggurita dengan dukungan kekuasaan.
Di sisi lain, ucapnya, politisi membutuhkan dana yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi politik.
“Jadi hubungan antar penguasa dan pengusaha dalam sistem demokrasi sejatinya seperti simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan satu sama lain,” bebernya.
Pragmatisme Politik
Dalam pandangan Agung, sistem demokrasi sekuler rentan melahirkan politik pragmatis, bukan idealis apalagi ideologis.
“Pragmatisme politik ini sulit dihindari karena semua keputusan politik di dalam sistem demokrasi merupakan hasil kompromi berbagai kepentingan elite politik. Dalam konteks pilpres acuan elite politik dan oligarki adalah siapa yang berpeluang menang lebih besar, dan saya mendapatkan apa. Itu poin penting!” cetusnya.
Oleh karena itu, menurutnya, meski seseorang memiliki kapabilitas dan integritas yang baik, memiliki gagasan yang cemerlang, tetapi jika tidak ada dalam radar survei jangan berharap bisa dicalonkan oleh partai politik.
“Dari sini kita menyayangkan apabila partai Islam masih malu-malu atau bahkan malah takut untuk menampilkan jati dirinya sebagai partai Islam dengan menawarkan syariah Islam sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini,” sesalnya.
Alih-alih menawarkan syariah Islam, partai Islam, ujarnya, malah terjebak dalam kubangan sekularisme yang semakin menjauhkan umat dari Islam.
“Keberadaan partai Islam juga masih dianggap publik hanya memperjuangkan kepentingan elite partai bukan kepentingan rakyat banyak,” imbuhnya.
Karena itu, kata Agung, sudah saatnya umat Islam sadar bahwa sistem politik liberal selain bertentangan dengan Islam sejatinya telah banyak merugikan kaum Muslim.
“Sudah saatnya energi umat ini difokuskan untuk perjuangan yang sebenarnya, yakni menerapkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun
