IRESS: Rempang Eco City Langgar Sekian Banyak Undang-Undang
Mediaumat.id – Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Dr. Marwan Batubara, M.Sc. menyatakan proyek Rempang Eco City harus segera dibatalkan karena melanggar sekian banyak undang-undang dan ada motif pencucian uang.
“Karena melanggar sekian banyak undang-undang dan peraturan lalu didasari oleh berbagai informasi dan kebohongan oleh rezim,” ujarnya dalam diskusi Live! Rempang Tidak Gampang! Anthony & Marwan Gruduk RH: Ada Manipulasi, Banyak Kepentingan!! di kanal YouTube Refly Harun, Rabu (27/9/23).
Pencucian Uang
Selain melanggar banyak UU, menurut Marwan, ada juga motif pencucian uang. “Lalu ada motif ya, diduga untuk pencucian uang bagi para konglomerat hitam,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu pencucian uang adalah dari perampokan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang nilainya hampir Rp700 triliun.
Kepentingan Cina
Proyek ini juga, jelasnya, ada kepentingan penjajah misalnya Cina dan Singapura.
“Terutama salah satu yang menjadi indikator soal Cina misalnya sekian banyak negara di Asean itu memprotes sikap Cina menerapkan batas wilayah yang disebut dengan Nine Dash Line sementara kita awalnya itu menolak sekarang itu sudah melunak membiarkan saja Cina untuk memperluas wilayahnya,” tuturnya.
Dan sekarang bebernya, wilayah Rempang juga akan masuk tambahannya (Cina). “Karena itu saya kira masalah geopolitik dan kepentingan Cina ini harus menjadi perhatian kita di samping tadi kaitannya dengan Rempang itu,” ucapnya.
Transparansi
Marwan juga mengungkapkan, proyek ataupun industri di negeri ini bermasalah pada transparansi, misalnya terkait Rempang Eco City. “Saya kira masalah transparansi ini proyek-proyek apa sebetulnya hanya disebutkan ini industri pemukiman dan pariwisata bisnis, lalu yang ditonjolkan itu soal pabrik kaca seandainya pun itu benar yang dibutuhkan saya baca misalnya di Cina yang terbesar itu hanya butuh 160 hektare kalau ini 2000. 2000 untuk apa ini? Gitu loh,” tuturnya.
Wajar saja, ujarnya, jika ada yang curiga bahwa nanti dipakai untuk tempat perjudian, tempat eksodus Cina, penduduk Singapura yang sudah kehabisan tempat.
“Jangan disalahkan spekulasi akan sangat berkembang dan ini bisa ke mana-mana dan ini bisa juga benar karena itu saya kira dasar konstitusi lalu ketaatan kepada undang-undang dan transparansi ini kita butuhkan,” ucapnya.
Makanya, tuturnya, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang PSN (Proyek Strategis nasional) disebutkan bahwa PSN harus milik negara.
“Saya khawatir ini syarat dengan moral hazard (penyimpangan moral) untuk mengakal-akali berbagai aturan tapi di balik itu ada kepentingan oligarki Cina dan Singapura yang punya agenda bagaimana ini bisa dimanfaatkan,” tegasnya.
Termasuk juga, jelasnya, program Cina yakni menjalankan OBOR (One Belt One Road). “Jangan sampai nanti ini, justru kita jadi tempat bagaimana Cina menjalankan agenda geopolitiknya,” ucapnya.
Utopia
Marwan juga mengungkap, sangat utopia jika mengharapkan perbaikan pada rezim Jokowi.
“Karena kejar tayang, Jokowi akan segera berakhir masa jabatan ada proyek-proyek yang memang menurut oligarki, bisa juga karena Cina, bisa juga karena Singapura, atau negara lainnya harus segera diselesaikan supaya dengan begitu agenda-agenda oligarki kita tadi termasuk Cina dan Singapura itu sudah ada dasarnya,” cetusnya.
Apalagi, lanjutnya, banyak suara-suara jika Prabowo jadi presiden juga akan tetap melanjutkan program atau proyek.
“Tapi yang lebih penting tadi bahwa ini adalah agenda yang memang sudah harus dibereskan aspek legalnya aspek kebijakan dan strategisnya untuk nanti terpaksa ya dalam tanda petik untuk dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
