Sikap Represif MBS, Upaya Mempertahankan Kekuasaannya
Mediaumat.id – Sikap represif pemerintahan Mohammad bin Salman (MBS) yang di antaranya memberikan hukuman mati terhadap seorang pria pengunggah dugaan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pemerintah di media sosial, merupakan upaya mempertahankan kekuasaannya.
“Inti dari semua sikap represif MBS ini adalah memikirkan atau mempertahankan bagaimana kekuasaannya agar bertahan,” tutur Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi kepada Mediaumat.id, Kamis (31/8/2023).
MBS paham, jika tuduhan-tuduhan korupsi itu terungkap bisa melemahkan kekuasaannya saat ini.
“Kalau isu korupsi ini menguat ini akan menjadi penekan lawan-lawan politiknya melalui jaringan internasional yaitu lembaga-lembaga hak asasi manusia yang kerap kali digunakan oleh lawan-lawan politiknya,” beber Farid.
Karena itu, Farid memandang, MBS sebenarnya tidak pernah sama sekali memikirkan apa yang terjadi pada rakyatnya.
Meskipun secara faktual represif, namun tidak ada perlawanan yang menguat yang dilakukan oleh rakyat. Berbeda dengan dinamika politik misalnya di Mesir, Tunisia maupun di Libya atau Suriah.
Farid menilai, itu bisa saja terjadi karena adanya doktrin-doktrin keagamaan yang memang ditanamkan oleh ulama-ulama rezim tentang keharaman untuk mengkritik penguasa.
Selain itu, karena berbeda kondisi rakyat misalnya seperti rakyat di Mesir atau Tunisia yang telah sampai pada titik kebutuhan-kebutuhan pokok mereka terancam.
“Di Saudi, karena kemakmurannya yang luar biasa, secara umum rakyatnya masih bisa dikatakan tidak sampai pada titik yang mengancam kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, dan rezim Saudi sangat menjaga hal ini bagaimana agar rakyat Saudi itu bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya,” jelas Farid.
Namun, lanjut Farid, jika kecenderungan MBS terus seperti itu, terus bertindak keras terhadap rakyatnya dan mengabdikan pelayanannya kepada asing, serta bertentangan dengan syariat Islam misalkan membolehkan konser-konser musik yang di situ banyak terjadi pelanggaran hukum syara’, maka gerakan rakyat itu sangat mungkin terjadi.
“Yang terpenting sebenarnya, perubahan di Saudi itu harus didasarkan pada Islam, didasarkan kepada keinginan untuk benar-benar menerapkan syariat Islam secara kaffah dan lepas dari intervensi ketergantungan kepada negara-negara imperialis, ini yang paling mendasar,” pungkasnya.[] Ade Sunandar
