INDEF: Hilirisasi Nikel Memang Cukup Strategis, Namun …

Mediaumat.id – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan hilirisasi nikel itu memang cukup strategis namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan.

“Kita memang punya cadangan nikel ya, sehingga paling lama 30 tahun ke depan. Jadi hirilisasi itu memang, apa, satu hal yang cukup strategis namun ada hal-hal yang (harus) diperhatikan,” tuturnya di Perspektif: Hilirisasi dan Larangan Ekspor Nikel, Untungkan Cina dan Rugikan Eropa-Amerika? melalui kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (5/7/2023).

Ia pun menyebut lima hal dimaksud. Pertama, harus mengatur produk-produk turunan yang lebih banyak lagi.

“Tidak berhenti hanya di nicel matte atau feronikel gitu tapi hot rolled coil (HRC) atau baja tahan karatnya lebih banyak, baterainya lebih banyak. Jadi memang didorong semua industri ini cepat melakukan proses materisasi ataupun industri turunan begitu,” imbuhnya.

Kedua, perlu adanya negoisasi perdagangan terutama dengan Cina dalam rangka hilirisasi akan jauh lebih dalam lagi dan terkait ekspor ilegal yang tidak tercatat dari pemerintah Cina. “Juga berniat untuk menghentikan menerima produk-produk nikel yang ilegal itu,” lanjutnya.

Ketiga, pelibatan tenaga kerja yang diiringi dengan proses pendidikan dan pelatihan. “Termasuk vokasi bagi pekerja lokal. Saya kira ini mau tidak mau harus dilakukan, jangan sampai justru masyarakat lokal tidak menikmati dari kue yang sangat besar di sana,” ujarnya.

Ia memberikan alasan karena di Sulawesi Tengah dengan tingkat produk domestik bruto (PDB) yang tinggi sekali dan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

“Namun kemiskinannya sangat tinggi juga di atas rata-rata nasional. ini menunjukkan bahwa multiplier effect ekonomi dan sosial belum mengarah ke ranah situ,” ungkapnya.

Keempat, terkait lingkungan, seluruh perusahaan harus menerbitkan standarisasi lingkungan.

“Baik dengan environmental social governance (ESG) ataupun standar-standar yang lain karena kalau tidak dilakukan maka saya kira kita akan menunggu waktu bom dampak lingkungan yang cukup besar,” lanjutnya.

Kelima, perlu diadakan audit untuk verifikasi data.

“Apakah benar jumlah produksinya segitu, karena masih ada selisih atau gap dari kertas produksi atau tadi memang tidak terlaporkan dan akhirnya menjadi ilegal. Dan saya kira memang kita mendukung langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penegakan hukum terhadap ekspor ilegal daripada nikel ini,” pungkasnya.[] Setiawan Dwi