IJM: Proyek Kereta Cepat, dari dan untuk Oligarki

Mediaumat.id – Pengamat Kebijakan Publik dari Indonesian Justice Monitor (IJM) Dr. Erwin Permana menilai, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah proyek dari dan untuk oligarki. “Ini kan proyek, proyek oligarki. Proyek oligarki untuk kepentingan oligarki,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Sabtu (15/10/2022).

Hal ini ia pahami dari pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah murni business to business (B to B), tetapi pendanaannya bisa dari APBN.

Dengan kata lain, Luhut telah bilang bahwa tak menutup kemungkinan adanya peluang suntikan pendanaan dari APBN lagi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Bahkan ia menilai, APBN pada dasarnya masih memiliki kemampuan terlibat dalam pendanaan proyek kereta modern itu.

“Jadi kalaupun APBN nanti menyubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah,” kata Luhut, dikutip pada Jumat (14/10/2022).

Padahal sebelumya Luhut berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah murni bisnis tanpa campur tangan keuangan negara alias business to business (B to B).

Dusta

“Ya jelas itu Luhut sudah berdusta,” cetus Erwin. Pasalnya tahun ini pemerintah dan DPR sudah menyetujui penggunaan dana APBN sebesar Rp4,1 triliun untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Dan itu clear. Bahkan Jokowi itu ingin menambah lagi anggaran itu sebesar Rp3,2 triliun,” tambahnya.

Maksudnya, pemerintahan Presiden Jokowi kembali berencana menyuntikkan uang rakyat ke mega proyek tersebut sebesar Rp3,2 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

“Jadi totalnya Rp7,3 triliun itu anggaran APBN yang mau dialokasikan untuk itu,” kata Erwin.

Sehingga, pernyataan Luhut yang mengatakan bahwa proyek kereta cepat dimaksud masih tetap bermodel bisnis ke bisnis, menggambarkan suatu kebohongan. “Kok tiba-tiba sekarang Luhut mengatakan bahwa ini tetap B to B. Jadi Luhut sudah berbohong dalam hal itu,” tegasnya kembali.

Lantas terkait dari dan untuk kepentingan oligarki, kata Erwin yang mengaku sudah mengidentifikasi, sejak dari awal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang demikian. Artinya bukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Bahkan melalui pendekatan rasionalitas mana pun, sambungnya, tidak masuk akal pembangunan proyek kereta cepat dimaksud untuk kesejahteraan masyarakat. “Melalui pendekatan rasionalitas mana pun itu enggak masuk itu,” cetusnya.

Apalagi dilihat dari jarak tempuh. “Bagaimana mungkin kereta cepat itu dibangun dengan jarak yang sebegitu pendek ketika kereta Jakarta-Bandung juga masih available (tersedia). Kemudian ada jalan tol dan segala macam, tiba-tiba sekarang dibangun kereta cepat, itu kan enggak masuk di akal,” ulasnya.

Lagi pula, siapa yang mau naik dengan ongkos yang menurutnya bakal mahal. “Ini proyek adalah proyek nyari duit, proyeknya oligarki,” sebutnya.

Makanya Erwin memandang, pemerintah saat ini memang sedang dikendalikan oleh oligarki. Tidak heran, ketika mengalami kerugian, pemerintah juga turut tanggung renteng.

Sekadar informasi, proyek kereta cepat ini dibangun oleh kerja sama antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan Cina Railway International Co Ltd, yang kemudian membentuk badan usaha baru bernama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Kepemilikan saham KCIC dapat dirinci, yaitu 40 persen dimiliki oleh China Railway International Co Ltd, sementara 60 persen dimiliki PSBI.

PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Cina melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd, dengan bisnis utama di sektor transportasi publik dengan skema business to business (B2B).

Untuk diketahui pula, Cina dalam hal ini salah satu pelaksana proyek, pada awalnya tidak mensyaratkan jaminan dari pemerintah Indonesia dalam hal pembiayaan.

Sehingga tanggung renteng terkait pembengkakan biaya proyek tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah memang sebagai kaki tangan para oligarki. “Pemerintah ini adalah kaki tangannya oligarki itu, sehingga kemudian dia akan saling backup,” pungkasnya.[] Zainul Krian