KPK Usul Dana Parpol Ditambah, Pamong Institute: Sangat Tidak Rasional
Mediaumat.id – Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dana untuk partai politik ditambah dengan harapan peningkatan bantuan dana ini bisa mencegah terjadinya korupsi dinilai sangat tidak rasional.
“Usulan ini sangat tidak rasional,” ujar Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky kepada Mediaumat.id, Kamis (22/9/2022).
Menurut Wahyudi, usulan KPK tersebut akan menimbulkan masalah, di antaranya akan membebani APBN, memicu korupsi semakin sistemik yang dilegalkan negara, dan parpol semakin tidak independen serta mandiri.
Wahyudi melihat, korupsi di negeri ini sudah terjadi secara sistemik dan masif. Selain para pejabat lembaga negara yang terpapar korupsi, nyaris semua parpol sudah menyumbang kader-kader terbaiknya yang terlibat dalam kasus korupsi. Oleh karena itu ini bukan persoalan parpol tidak punya uang, tapi sistem politik Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi memang berbiaya super mahal.
“Jadi semestinya bukan malah digelontorkan uang rakyat ke sana. Tapi sistemnya yang harus diubah agar murah,” ucapnya.
Wahyudi menilai, memberikan dana pada parpol, yang akan menikmati justru elite parpol itu saja bukan rakyat. Maka jika ingin dinikmati rakyat lebih baik dana itu untuk melayani rakyat dibidang, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan sebagainya.
Ia memandang, KPK telah terjebak pada sistem kapitalisme liberal. Sejak KPK dibentuk sampai saat ini korupsi terus saja terjadi. Bahkan semakin menggurita diberbagai lini pemerintahan. Mulai legislatif, eksekutif dan yudikatif semua sudah terpapar virus korupsi.
Pejabat yang terlibat pun sangat variatif, mulai dari pejabat daerah hingga pusat. Di antaranya para kepala dinas, anggota DPRD, kepala daerah, termasuk dua menteri rezim Jokowi yaitu Mensos Juliari Piter Batubara serta Menteri Perikanan dan Kelautan Prabowo Edy.
“Ini mengonfirmasi bahwa KPK telah gagal memberantas korupsi, apa lagi hendak mencegah terjadinya korupsi,” bebernya.
Wahyudi menyebut, faktor yang mendorong para kader parpol melakukan korupsi ketika menjabat karena banyak sekali beban yang harus ditanggung dalam sistem demokrasi kapitalisme liberal saat ini.
Beban Kader
Ia menghitung, sedikitnya ada empat beban yang harus ditanggung para kader parpol ketika menjabat. Pertama, beban melunasi janji politik saat kampanye kepada rakyat. Termasuk utang kepada para tim sukses (timses) dan proposal para pendukungnya.
Kedua, beban harus mengembalikan utang dana politik selama kampanye dan biaya prosesi selama pesta demokrasi yang super mahal.
Ketiga, beban sumbangan mengikat dan tak mengikat kepada partai yang mengusungnya. Dan keempat, beban memelihara konstituennya dan termasuk persiapan mengikuti pesta demokrasi selanjutnya.
“Jika sistem politik demokrasi saat ini super mahal, maka solusinya ganti dengan sistem yang lebih murah. Bukan malah memberikan dana yang kelak juga tak menghentikan korupsi, bahkan bantuan itu bisa menjadi peluang untuk korupsi selanjutnya,” pungkas Wahyudi.[] Agung Sumartono
