Luhut Lakukan Kebohongan Publik karena Tolak Buka Big Data?
Mediaumat.id – Penolakan Luhut membuka big data saat debat di depan kampus UI, dinilai Advokat Ahmad Khozinudin sebagai bentuk konfirmasi bahwa Luhut memang telah melakukan kebohongan publik.
“Jawaban Luhut yang berulang kali dia menyatakan dirinya tidak mau membuka big data yang didalihkan sebagai dasar adanya klaim 110 juta pendukung tiga periode jabatan Jokowi atau tunda pemilu, mengonfirmasi bahwa memang Luhut melakukan kebohongan publik,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Kamis (14/4/2022).
Menurutnya, hal ini disebabkan Luhut tidak berani mengungkap dasar atau argumentasi yang menyebut ada 110 juta pendukung tiga periode. “Jadi kalau perbedaan pandangan antara mahasiswa dan Luhut itu bukan perbedaan pendapat, justru Luhut telah melakukan kebohongan. Karena ketika dia mengungkap tiga periode jabatan Jokowi bukan saja menyampaikan pendapat, tetapi mengutip data yang katanya ada 110 juta dari big data,” ujarnya.
Ia menilai kalau itu tidak ada dan tidak mampu menghadirkan buktinya, itu berarti Luhut melakukan kebohongan publik. “Makanya layak dituntut 10 tahun penjara berdasarkan ketentuan pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” tegasnya.
Legit
Ahmad mengungkap alasan pihak rezim mewacanakan memberikan Jokowi peluang lebih lama menjadi presiden karena kekuasaan itu legit. “Siapa pun yang sudah berkuasa itu pasti ingin terus berkuasa. Lord Acton (1833-1902) mengatakan, ‘Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely’ (‘Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut korup seratus persen.’) Dan tentu kekuasaan yang ingin dipertahankan Jokowi itu dalam rangka untuk mencari kekuasaan yang absolut. Dalam rangka untuk mencari kelezatan kekuasaan,” bebernya.
Menurutnya, bukan hanya Jokowi, tapi juga oligarki di belakang Jokowi inilah yang merasa diuntungkan dan mendapat pelayanan terbaik dari Jokowi sehingga mereka tetap terus mempertahankan Jokowi langgeng dalam kekuasaan dan melayani kepentingan oligarki. “Rasanya kalau pemimpin-pemimpin yang lain belum bisa memberikan service semaksimal Jokowi,” ungkapnya.
Ahmad menilai, hal inilah yang menjadi alasan atau motif kenapa ada kengototan untuk Jokowi tiga periode atau dengan menunda pemilu sehingga kekuasaan Jokowi semakin lama.
Di balik semua itu, kata Ahmad, ada kekuasaan kapitalisme liberal. Oligarki yang berkuasa yang mengendalikan pemerintahan sehingga sebenarnya semua yang terlihat di panggung itu hanya menjalankan peran dari oligarki. “Ada kekuatan besar yakni kapitalisme global yang ingin mengangkangi negeri ini dan sudah terbukti sejumlah kebijakan pro oligarki,” pungkasnya. [] Achmad Mu’it
