Jual Beli Tanah Wajib Lampirkan BPJS, Pengamat: Negara Makin Zalim Terhadap Rakyat
Mediaumat.id – Aturan baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mewajibkan setiap pembelian tanah harus melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan dinilai semakin menambah kezaliman negara terhadap rakyat.
“Ini semakin menambah kezaliman negara terhadap rakyat dengan memaksa semua rakyat untuk ikut asuransi BPJS,” ujar Pengamat Ekonomi Arim Nasim kepada Mediaumat.id, Ahad (20/2/2022).
Menurutnya, kezaliman negara bisa berlipat-lipat seperti itu karena sistem dan orangnya. “Sistem yang dipakai di negeri ini adalah sistem demokrasi kapitalis yang rusak dan merusak. Sementara pelaksana sistemnya juga sudah tidak punya nurani, bohong, khianat, zalim dan mengabdi kepada kepentingan para kapitalis,” ujarnya.
Padahal, kata Arim, kesehatan dalam pandangan Islam merupakan tanggung jawab negara. “Dalam Islam kesehatan rakyat menjadi tanggung jawab negara. Kepala negara atau khilafah menjamin setiap rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan dari negara dengan murah bahkan gratis,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Islam mengharamkan layanan kesehatan dengan mekanisme asuransi dan pungutan dari rakyat yang memberatkan.
Menurut Arim, untuk menjamin kesehatan rakyat itu negara akan mengambil sumber pembiayaan langsung dari baitul maal atau APBN. Yang salah satu sumber APBN Islam berasal dari SDA milik umum seperti migas, minerba, emas dan lain-lain.
“SDA ini wajib dikelola oleh negara dan haram hukumnya diserahkan ke swasta apalagi swasta asing kafir,” pungkasnya.[] Agung Sumartono
