Indef: Pemindahan IKN Bukan Memindahkan Aktivitas Ekonomi

Mediaumat.id – Head of Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dr. M. Rizal Taufiqurrahman menyatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) bukan memindahkan aktivitas ekonomi

“Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara ke Penajam Paser Utara itu bukan memindahkan aktivitas ekonomi,” tuturnya pada Diskusi Online: Ibu Kota Baru Untuk Siapa? di kanal YouTube Media Umat, Ahad (23/1/2022).

Rizal menilai, pemindahan ini adalah memindahkan sektor atau aktivitas tata kelola negara administrasi dan tata kelola negara. “Dalam struktur ekonomi, peran atau kontribusinya itu sangat kecil. Kalau dari struktur ekonomi yang ada, katakanlah dari input output itu dari 185 sektor, ini salah satu sektor yang kecil distribusinya untuk pertumbuhan ekonomi atau total input kita,” ujarnya.

Menurutnya, ini sangatlah berat kalau menggantungkan pertumbuhan ekonomi yang notabenenya sebagai indikator dari kesejahteraan. “Bahkan jika berdasarkan pada income per kapita dan juga pemerataan pembangunan antar wilayah berharap pada perpindahan IKN ini,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, perhitungan di awal tahun 2019, yang melakukan kajian, dan yang memantau hingga saat ini, tidak memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. “Baik namanya pemerataan pembangunan per wilayah atau nasional,” ungkapnya.

Memang, ia menilai, Provinsi Kalimantan Timur sendiri tinggi capaiannya, itu karena ada injeksi investasi hampir Rp500 triliun tepatnya 499 triliun masuk ke sana. “Ya wajar dengan kondisi pendapatan daerah saat ini misalnya 6 triliun, atau ada data terakhir itu 16 triliun. Ketika ada injeksi, ya pasti loncat,” paparnya.

“Tetapi lompatan yang didapatkan oleh provinsi karena adanya IKN ini tidak juga memberikan dampak untuk mendistribusikan produk domestik di wilayah sekitar Pulau Kalimantan,” imbuhhnya.

Ia menjelaskan, struktur ekonomi setiap provinsi itu berbeda beda besaran produksinya. “Jadi setiap struktur ekonomi di setiap provinsi itu berinteraksi dengan struktur ekonomi di provinsi lain,” jelasnya.

Ia contohkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan, akan berinteraksi antar sektornya. “Ada sektor primer yaitu pertanian, perikanan dan juga tambang karena tambang ini sekor primer, industri manufaktur dan jasa,” tuturnya.

Rizal mempertanyakan pertambangan batu bara dan gas yang ada. “Apakah batu bara dan gas ini interaksi, dinikmati atau dimanfaatkan oleh semua provinsi yang ada di Indonesia atau tidak?” tanyanya.

Menurutnya, keterkaitan antar sektor baik hulu sektor primer sampai sektor hilir yaitu industri pengolahan sampai end user itu masih lemah. “Katakanlah sektor yang ada di struktur ekonomi standar BPS 17 sektor itu jumlah sektornya tidak saling mengait,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi itu selain interaksi antar sektor yang kemudian membentuk multiplayer atau nilai tambah terhadap income, terhadap output dan terhadap penyerapan tenaga kerja, ada satu syarat lagi.

“Yaitu konektivitas, hubungannya antar wilayah melalui transportasi darat, sarana prasarana transportasi, kemudian udara, laut, logistik dan juga pergudangan dan sebagainya. Ada fasilitas ekonomi yang men-suport itu. Ini pun masih sangat lemah,” jelasnya.

“Jangankan antar pulau, di Pulau Kalimantan sendiri masih sangat terbatas infrastrukturnya. Meskipun digenjot, infrastrukturnya tapi kapasitasnya masih belum bisa optimal. Apalagi antar wilayah,” lanjutnya.

Ia merasa, pembentukan pemerataan pembangunan melalui pemindahan IKN ini terlalu dini. “Untuk mengatakan itu, butuh proses. Makanya kami merekomendasikan waktu itu ke pemerintah agar sebelum pindah itu disiapkan dulu konektivitas antar wilayahnya, antar propinsi, antar pulau itu diperkuat dulu. Misalnya, kapal lautnya, tol lautnya disiapkan sedemikian rupa, fasilitas daratnya semua men-support itu,” paparnya.

Rizal menilai transmisi ekonomi yang tadinya ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi justru akan terlambat. “Makanya pemerintah sebaiknya betul-betul memikirkan anggaran ini, karena akan memengaruhi standar fiskal kita dan juga APBN menjadi semakin berat,” pungkasnya.[] Raras