Aktivis ‘98: Proses Kepindahan IKN Kontroversi dan Ugal-Ugalan
Mediaumat.id – Aktivis ’98 Agung Wisnuwardana menilai proses kepindahan ibu kota negara (IKN) ugal-ugalan. “Jadi, saya menyebutnya kontroversi dan ugal-ugalan. Begitulah kira-kira,” ujarnya dalam Bedah Media Umat: Ibu Kota Baru, Untuk Siapa? di kanal YouTube Media Umat, Ahad (23/01/2022).
Ia menyebut, dari awal ketika presiden Jokowi menyampaikan rencana kepindahan ibu kota di tahun 2019 tidak memiliki landasan yang jelas.
“Lalu rencana pembangunan jangka panjangnya tidak ada, lalu kemudian, karena ini disampaikan di forum resmi kenegaraan, seharusnya sudah ada dong diskusi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif misal dalam bentuk rancangan UU itu tidak ada waktu itu. Terus, pertanyaannya Pak Jokowi menyampaikan demikian itu landasannya apa? Itu dasarnya,” jelasnya
Kemudian, pembicaraan kepindahan ibu kota itu sempat tidak terdengar selama awal pandemi, namun setelah satu setengah tahun ketika pandemi tiba ada kelanjutan dari proses kepindahan ibu kota, seperti keluarnya Surat Presiden (Supres) pada 29 Desember 2021.
“Tidak berselang lama dari bulan Desember, dibuat pansus terus dengan buru-buru, sampai ada rapat pendapat umum 11 Januari 2022 lalu belum lama memang, 43 hari langsung selesai UU IKN,” jelas Agung.
Padahal, lanjut Agung, saat itu masih ada perdebatan dengan Fraksi PKS, dan kepindahan ibu kota dinilai masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, namun faktanya undang-undang itu langsung beres dengan cepat. Sesuatu pembahasan penting terkait Indonesia diputuskan dengan terburu-buru.
“Akhirnya siang hari paripurna, jadi selama 43 hari proses itu, luar biasa menurut saya, sesuatu yang strategis untuk Indonesia buat kemajuan bangsa yang akan datang, diputuskan secara buru-buru selama 43 hari,” tegas Agung.
Agung juga menambahkan bahwa dalam segala proses terkait pemindahan ibu kota tidak ada konsultasi publik yang serius, bahkan masyarakat terdampak dinilai belum pernah diajak bicara.
“Menurut saya msayarakat yang terdampak belum pernah diajak bicara, malah ada yang belum tahu. Terus bagaiamana masyarakat seluruh Indonesia, karena ini persoalan bukan hanya Kalimantan dan Jakarta, tapi sesuatu yang sebenaranya strategis untuk bangsa Indonesia di masa mendatang,” pungkasnya.[] Fatih Solahuddin
