Izinkan APBN Biayai Kereta Cepat, Menunjukkan Inkapasitas dan Inkonsistensi Jokowi
Mediaumat.news – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi izin dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menambal biaya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan inkapasitas dan inkonsistensi pemimpin. “Keputusan ini menunjukkan inkapasitas dan inkonsistensi pemimpin,” tutur Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) kepada Mediaumat.news, Rabu (13/10/2021).
Padahal, sejak awal proyek tersebut banyak yang tidak setuju salah satunya Menteri Perhubungan (Menhub) namun Presiden Jokowi tetap memaksa proyek tersebut dengan alasan tidak menggunakan APBN. “Tapi apa yang kemudian terjadi, sudahlah waktu pengerjaan molor, biaya bengkak luar biasa, akhirnya pakai juga dana APBN,” jelasnya
Di sisi lain, menurut UIY, ada sekian ribu guru honorer terpaksa ngemis-ngemis minta diangkat jadi aparatur sipil negara (ASN), ditolak karena katanya negara tidak punya dana. Juga ada sekian banyak tenaga kesehatan (nakes) di masa pandemi yang hingga sekarang belum mendapat dana tunjangan.
“Lalu negara terus meningkatkan besaran maupun obyek pajak, yang katanya diperlukan untuk menambal keuangan negara. Lalu mengapa puluhan triliun malah digelontorkan untuk proyek tak urgen?” tanyanya tegas.
Fakta ini, lanjut UIY, semakin menegaskan kebenararan apa yang dikatakan presiden mahasiswa (presma) Jokowi sebagai The King of Lip Services.
UIY memandang, pemimpin seperti itu sangat berbahaya. Karena menimbulkan ketidakpastian, akibat kata-katanya yang tidak bisa dipegang.
Menurutnya, kebiasaan mengingkari kata-kata bisa menular kepada pemimpin lain bahkan rakyat pada umumnya.
Karena itu, lanjut UIY, rakyat harus bertindak agar situasi yang penuh ketidakpastian ini tidak terus berlanjut. “Harus hadir pemimpin yang kompeten dan konsisten, yang semua itu merupakan cermin dari sikap amanah. Hanya di bawah pemimpin semacam ini, negara ini akan menjadi lebih baik,” pungkasnya.[] Ade Sunandar
