Pajak Pendidikan-Kebutuhan Pokok, Buat Rakyat Makin Sengsara

Mediaumat.news – Rencana pemerintah yang akan memberlakukan pajak penambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan hingga kebutuhan bahan pokok, akan membuat rakyat semakin sengsara tercekik pajak-pajak yang semakin banyak.

“Rakyat semakin sengsara dengan mencekikkan pajak-pajak yang semakin banyak gitu,” ujar Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa Dr. Ahmad Sastra dalam acara Kabar Petang: Tolak Rencana Pajak Sekolah, Senin (14/6/2021) di kanal YouTube News Khilafah Channel.

Menurut Ahmad, merupakan hal yang lucu ketika di negeri yang konon katanya negeri kaya raya, sumber dayanya luar biasa melimpah, dan selalu dibanggakan sebagai bangsa yang besar, tapi faktanya rakyatnya tak kunjung sejahtera, pemilu sudah berkali-kali rakyat juga tidak merasakan perubahan, dan yang terjadi sebaliknya utang semakin menggunung.

Baca juga: PPN Sekolah untuk Keadilan? Ini Faktanya…

Ahmad menilai, ada empat hal yang menyebabkan kenapa itu bisa terjadi. Pertama, karena negeri ini menerapkan sistem kapitalis sekuler. Ia menyebut, ciri khas negara kapitalis sekuler itu adalah menjadikan pajak sebagai satu-satunya pendapatan negara.

Kedua, negara ini hanya menjadi regulator saja. Dan kebijakan-kebijakan negeri ini sebenarnya dikendalikan oleh para oligarki ekonomi dan oligarki politik yang hanya segelintir orang saja.

Sehingga, kata Ahmad, ketika pemerintah hanya menjadi regulator dan sumber daya alam dikuasai oleh swasta atau asing, maka apa pun yang diinginkan oleh oligarki atau para pemodal besar tersebut, pemerintah seolah hanya mengiyakan saja. Padahal dampaknya kembali ke rakyat kecil.

Ketiga, kemungkinan kas negara ini kosong. Karena kas kosong sedangkan pemerintah butuh dana untuk belanja negara, maka terjadilah semacam kepanikan. Sehingga kemudian mencari sumber pendapatan negara dari hal-hal yang bahkan tidak logis sekalipun.

Empat, adanya budaya korupsi yang semakin brutal. Ahmad menyebut, entah sudah berapa ribu triliun uang rakyat itu dikorupsi oleh para pejabat. Buktinya sudah berapa kepala daerah atau pejabat yang sudah tertangkap korupsi.

Ahmad mengatakan, budaya korupsi ini memang betul-betul memiskinkan rakyat, sebab yang dikorupsi itu uang rakyat dan rakyat pula yang diperas.

“Empat hal ini menurut saya yang kemudian menjadikan rakyat di dalam negara yang menerapkan sistem kapitalistik itu justru rakyat teruslah yang dibebani itu,” pungkasnya.[] Agung Sumartono