Di Balik Ajakan Tak Sebar Hoaks Pembatalan Haji, Ada yang Disembunyikan?
Mediaumat.news – Advokat Ahmad Khozinuddin menduga ada yang disembunyikan pemerintah di balik pernyataan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi yang mengajak warga agar tidak menyebarkan hoaks terkait pembatalan ibadah haji Indonesia tahun 2021. “Saya kira memang muncul praduga bahwa ada yang disembunyikan oleh pemerintah terhadap proses pembatalan haji ini,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Jumat (11/06/2021).
Oleh karena itu, ia mendorong dilakukan audit investigasi agar pemerintah memiliki argumen sahih. Sedangkan bagi rakyat, tidak ada alasan lagi untuk mempertanyakan atau mengkritik. “Sehingga pemerintah pun jangan baper kalau dikritik rakyat, kemudian menuding rakyatnya menyebarkan hoaks,” lanjutnya.
Kalaupun publik mengatakan alasan pembatalan haji oleh pemerintah tidak rasional sehingga mempertanyakan, menurutnya hal itu bukan hoaks, tetapi sebuah kewajaran. Sebab, pembatalan itu dilakukan sepihak tanpa menunggu keputusan dari otoritas Saudi Arabia.
Begitu pun, ketika rakyat mempertanyakan keamanan penempatan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sukuk maupun perbankan, menurut Ahmad, itu juga bukan termasuk hoaks, tetapi mengkritisi sekaligus mempertanyakan.
Baca juga: Direktur IJM: Segera Audit Dana Haji!
Dan juga tidak keliru, tambahnya, ketika persoalan yang muncul kemudian, justru ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. “Karena selama ini pemerintah sering mengeluarkan pernyataan atau statement yang tidak berkesesuaian dengan fakta,” tegasnya.
Misal, sambungnya, pernyataan Presiden tentang data Rp11 ribu triliun di kantongnya. Tetapi sampai hari ini tidak jelas di mana data yang dimaksud. Kemudian, mobil Esemka yang menurut Ahmad juga tidak jelas wujudnya hingga sekarang.
Bahkan Presiden Jokowi sendiri, lanjut Ahmad, juga mengakui bahwa proyek-proyek yang dikelolanya tidak menghasilkan. Misalkan, proyek pembangunan waduk yang tidak ada irigasinya, atau pembangkit listrik tetapi tidak menghasilkan listrik/mangkrak dan sempat menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016.
Baca juga: [Buletin Kaffah] Pelayanan Ibadah Haji Sepenuh Hati
“Itu (semua) kan tidak keliru, ketika pemerintah mengeluarkan statement kebijakan, rakyat kemudian mempertanyakan sekaligus mempersoalkan,” pungkasnya.[] Zainul Krian
